11 Desember 2019 - 00:22:09 WIB | Dibaca: 3491x

Jakarta (SIOGE) - MenPAN-RB Tjahjo Kumolo secara tegas mengimbau para aparatur sipil negera (ASN) lebih berpikir soal pelaksanaan tugasnya. Tjahjo ingin para ASN tidak selalu berpikiran soal eselon semata.
"Kami minta kepada seluruh ASN hilangkan pola pikir eselon. Jadi pegawai negeri jangan memburu eselon," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
Baca juga: MenPAN-RB Ingin Birokrasi RI Solid Seperti di Korsel, Singgung OTT KPK
Menurut Tjahjo, kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu diperhatikan. Dia mendorong adanya inovasi sekecil apa pun untuk mengembangkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
"Yang penting bagaimana dia menjadi pegawai negeri dengan jabatan yang ada, tugas-tugas yang ada, berani membuat inovasi-inovasi sekecil apa pun inovasi itu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat," sambungnya.
Tjahjo menyampaikan hal tersebut diawali dengan memberi penjelasan bahwa tujuan besar dari visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dapat diwujudkan, salah satunya, dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Dia juga menyinggung soal tata kelola birokrasi pusat dan daerah.
"Jadi secara prinsip visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dari 4 visi-misi itu kuncinya ada pada percepatan melakukan reformasi birokrasi, khususnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua, mempercepat proses perizinan yang intinya membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah," ungkapnya.
Selain pelayanan, ia menyinggung soal reformasi birokrasi sebagai penunjang visi-misi pemerintah tersebut. "Itulah arahan pak presiden, di mana visi-misi beliau salah satu program prioritas dari 4, salah satunya adalah reformasi birokrasi," ucap Tjahjo.
Baca juga: Gubernur Khofifah Sabet Anugerah Pemimpin Perubahan dari KemenPAN RB
Dia mengatakan, jika hal tersebut dapat dilakukan, akan ada banyak hal yang dapat diwujudkan. Tjahjo menyebutkan di antaranya peningkatan sumber daya manusia dan regulasi birokrasi.
"Kalau itu berhasil, akan mendukung program peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan kualitas regulasinya, yang prinsipnya bagaimana memangkas birokrasi yang panjang menjadi lebih pendek," tuturnya.(dtc)