07 Februari 2020 - 15:47:20 WIB | Dibaca: 2431x

Jakarta (SIOGE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung setiap upaya pemerintah pusat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi hampir sepanjang tahun. Untuk itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak semua pihak yang terkait untuk bersinergi menanggulangi karhutla.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla), di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/2). Rakornas dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dihadiri Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BNPB Doni Monardo serta para kepala daerah dan berbagai pihak terkait lainnya.
Menurut Gubernur, karhutla telah menimbulkan dampak yang luar biasa baik materi maupun moril. Masyarakat adalah yang paling merasakan dampak buruk karhutla. Untuk itu, Edy Rahmayadi meminta setiap instansi mendukung penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.
“Penegakan hukum terhadap pelaku, agar karhutla ini tidak terulang kembali. Kasihan masyarakat menderita menghirup asap,” ujar Edy.
Gubernur juga mengimbau agar setiap pihak hingga masyarakat dapat mencegah terjadinya karhutla, yakni dengan cara tidak membiarkan kebakaran meluas. “Yang terpenting itu adalah pencegahan. Jika ada api kecil langsung dipadamkan. Kalau api masih kecil masih bisa dipadamkan. Kalau terlambat padam, bisa meluas dan itulah karhutla,” kata Gubernur.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya ketika membuka Rakornas Karhutla kembali menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang di wilayah kerjanya tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Aturan tegas yang berlaku sejak 2016 itu kembali disampaikan Presiden saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian karhutla Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2)
"Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya dan Kapolres nya. Pasti saya telepon Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil (jadi) agak membesar. Saya tanya pasti Dandim nya sudah dicopot belum?" kata Presiden.
Presiden juga mengingatkan, apabila ditemukan titik api sekecil apapun, maka pihak terkait diminta segera memadamkannya. Sehingga titik api tersebut tidak membesar dan meluas. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.
"Kita punya Babinsa dan Babinkamtibmas. Beri tahu mereka. Demikian juga ada Gubernur, bupati, walikota dan kepala desa. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan. Jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tuturnya.
Presiden juga menyampaikan karhutla menimbulkan kerugian yang amat besar. Oleh sebab itu Presiden tidak ingin hal itu terjadi kembali. "Kebakaran ini sudah puluhan tahun lalu terjadi. Betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya, 2015 itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut maupun hutan," tuturnya.
Kemudian pada tahun 2017 tercatat lahan terdampak karhutla hanya 150 ribu hektare. Meski begitu Presiden tidak ingin karhutla di Indonesia terjadi seperti di luar negeri yang memakan lebih banyak lahan. "Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta (hektare), di Brazil 4,5 juta, di Bolivia 1,8 juta, di Kanada 1,8 juta dan terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta," ucapnya.(rel/s1)