16 April 2020 - 00:07:28 WIB | Dibaca: 2989x

Medan (SIOGE) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (15/4). Pertemuan tersebut membahas tiga hal yaitu fisik, non fisik dan menjaga jalannya perusahaan.
Kegiatan fisik penanganan Covid-19 yang dibahas dalam pertemuan ini seperti menyiapkan fasilitas kesehatan di rumah sakit, dokter dan perawat. Sedangkan untuk non fisik adalah bantuan Pemprov Sumut kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari wabah ini. Terakhir adalah menjaga perusahaan tetap berjalan dan tidak melakukan PHK kepada karyawannya.
“Ada tiga hal yang kita bahas tadi dengan anggota DPRD Sumut soal penanganan Covid-19, pertama kegiatan fisik seperti penyiapan fasilitas kesehatan, dokter dan perawatnya, non fisik itu bantuan ekonomi kepada masyarakat di luar Program Keluarga Harapan (PKH) pusat, dan yang ketiga itu menjaga agar tidak terjadi PHK pada perusahaan,” kata Edy Rahmayadi.
Untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi di tengah pandemi ini, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp260 miliar. Saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan agar pembagian bantuan ini diterima orang yang layak menerimanya.
“Dari pendataan kami sampai saat ini tercatat ada sekitar 1.300.000-an kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak Covid-19. Setelah dihitung, satu bulan Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar,” ujarnya.
Dana tersebut akan diambil dari dana refocussing kegiatan dan relokasi anggaran Pemprov Sumut dimana setiap tahapannya Pemprov Sumut menyediakan dana sekitar Rp500 M. Seluruhnya ada tiga tahap persiapan yang dilakukan Pemprov Sumut dalam penanganan Covid-19.
“Pada tahap pertama ini dari refocussing dan realokasi anggaran kami menyediakan Rp502 M. Jika pandemi ini belum juga usai akan masuk tahap kedua dengan dana Rp500 M. Dan bila belum selesai juga akan disiapkan dana yang sekitar Rp500 M, ini demi rakyat kita. Tetapi, kita tentu tak ingin ada tahap kedua dan tahap ketiga,” tambah Edy Rahmayadi.
Ketua Tim Infrastruktur Gugus Tugas Percepatangan Penanganan Covid-19 Handoyo mengatakan dana-dana ini semua tidak akan cukup bila tidak ada kesadaran di masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Karena itu perlu bantuan dari semua lapisan masyarakat termasuk anggota DPRD untuk menyosialisasikan kepada masyarakat.
“Seberapa besarpun anggaran yang kita siapkan tidak akan cukup bila tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk komitmen mencegah penyebaran Covid-19. Jadi, bantuan anggota dewan yang terhormat untuk langsung terjun ke masyarakat, bergerak di dapilnya masing-masing membantu menyosialisasikan pencegahan penyebaran Covid-19 akan sangat besar manfaatnya. Saat ini dokter bukan garda terdepat penanganan Covid-19, tetapi masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumut Syahrul Ependi mengatakan legislatif akan mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19. Namun, dia juga menegaskan DPRD Sumut akan terus memantau dan mengawasi jalannya penanganan Covid-19.
“Kita akan dukung Pemprov Sumut dalam upaya penanganan Covid-19, tetapi kita juga akan mengawasi ketat agar semua sesuai dengan tata cara yang benar,” kata Syahrul.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekda Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina, Ketua DPDRD Sumut Baskami Ginting dan OPD terkait.(rel/s1)