07 Juli 2020 - 09:59:38 WIB | Dibaca: 2893x

Medan (SIOGE) - Penyelamatan Aset Pemko Medan dengan penerapan manajemen aset daerah berdasarkan pada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat melalui video conference (vidcon) dengan Pemko Medan yang juga dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Medan di Command Center Kantor Wali Kota Medan Jl Kapten Maulana Lubis No 2, Senin (6/7).
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi pada kesempatan tersebut hardir langsung mengikuti Rapat Koordinasi mengaku mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK karena telah memberikan dukungan dalam upaya Pemko Medan menyelamatkan aset-aset daerahnya.
“Kami berharap banyak support dari KPK. Kegiatan ini merupakan vitamin bagi kami dalam menyelamatkan seluruh aset Pemko Medan,” ungkap Akhyar yang dalam rapat itu didampingi Inspektur Pemko Medan Ikhwan Habibi, Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tengku Ahmad Sofyan, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan Suherman.
Akhyar  menyebutkan, banyak persoalan yang terkadang di luar kewenangan Pemko Medan. Karena itulah. Pemko Medan sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan KPK. “Kami yakin, seluruh aparatur Pemko Medan akan berada dalam satu barisan dalam rangka menyelamatkan aset-aset Pemko Medan serta akan mengelola aset milik daerah dengan berpanduan kepada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,” tegas Akhyar.
Akhyar  mengungkapkan keinginannya agar seluruh aset-aset di Pemko Medan dapat diidentifikasi dan diinventarisir dengan baik. Dengan kejelasan ini,  laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset akan semakin baik ke depannya. "Aset milik daerah ini harus dapat diidentifikasi serta diinventarisir dengan baik sebagai satu kesatuan dengan laporan keuangan. Jadi jangan hanya laporan keuangan saja yang baik. Saya berharap ke depannya laporan aset Pemko Medan juga sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," harap Akhyar.
Sebelumnya, Kepala Satgas Korsupgah KPK, Maruli Tua, memaparkan, tentang manajemen aset daerah berdasarkan pada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Beberapa persoalan aset daerah, antara lain belum disertifikatkan, tumpang tindih aset Pemda dengan Pemda atau instansi lainnya, diklaim pihak lain, dan penyalahgunaan pemanfaatan. "Manajemen aset ini, bertujuan untuk legalisasi, kejelasan status kepemilikan , pemanfaatan aset yang bertanggung jawab, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan," ungkapnya.
 Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah Tengku Ahmad Sofyan juga mempresentasikan persoalan aset di Pemko Medan. Secara terbuka dia merincikan data aset-aset Pemko Medan yang saat ini masih berperkara di pengadilan dan dikuasai oleh pihak ketiga.(RF/Bahren)