13 Juli 2020 - 23:39:01 WIB | Dibaca: 2479x

Medan (SIOGE) - Diteror sejumlah oknum karena tidak menerima kehadiran Kepling baru, puluhan warga Lingkungan IX mendatangi Fraksi Gabungan Hanura, PSI dan PPP (HPP) ke kantor dewan, Senin (13/7) sekaligus meminta agar Camat Medan Labuhan membatalkan SK Kepling yang belum lama dikeluarkan. 
Kedatangan puluhan warga disambut Ketua F-HPP Erwin Siahaan didampingi Janses Simbolon, Renville Napitupulu dan Hendra DS di ruang fraksi. Dalam pengaduannya, warga menyebutkan mereka tidak menerima penetapan Sinambela menjadi Kepling IX, tempat mereka tinggal. 
Penolakan itu sudah disampaikan ke lurah dan camat sekaligus melakukan aksi unjukrasa di kantor camat dan lurah, beberapa waktu lalu. Warga mengindikasikan ada “permainan” dalam penetapan Kepling IX dan sarat dengan politik uang. 
Selain itu, penolakan dilakukan karena Kepling yang ditetapkan tidak sesuai dengan aspirasi warga dan tidak didukung mayoritas masyarakat di sana. “Kami tidak pernah mendukung Kepling yang dipilih Lurah Sei Mati. Bahkan penetapan Kepling itu sarat dengan ‘permainan’ dan disinyalir ada unsur uangnya,” ujar warga.
Warga juga meminta agar lurah mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak menyahuti aspirasi rakyat dan membuat keputusan yang dapat memecah-belah warga serta  tidak peduli terhadap warganya. 
Disebutkan warga, sedari awal mereka tidak pernah mengusulkan J Sinambela menjadi Kepling IX. Warga mengusulkan Kepling lama H Doloksaribu kembali menjadi Kepling. Namun karena disebut tidak bisa lagi, warga disuruh mengusulkan nama warga lain. Akhirnya warga mengusulkan L Manurung sebagai calon Kepling IX dan didukung sekira 80 persen warga Lingkungan IX, termasuk dukungan dari 5 Serikat Tolong Menolong (STM) yang ada di sana.
Anehnya, ujar warga, lurah tidak menyerahkan berkas Manurung yang didukung warga kepada camat. Karena berdasarkan penelusuran warga, hanya berkas Sinambela saja yang disampaikan lurah kepada camat. Warga mencurigai, dukungan mereka kepada L Manuruh dipindahkan ke Kepling yang dipilih lurah.   
Padahal menurut aturan dan peraturan, seharusnya lurah mengusulkan calon Kepling ke camat dengan memperhatikan saran dan pendapat warga setempat. Selain itu, di aturan itu disebutkan, pengusulan Kepling paling banyak 3 calon. Setelah camat menerima usulan dari lurah, maka camat memverifikasinya. Setelah itu barulah diterbitkan SK Kepling yang tembusannya ke wali kota. 
Bukan itu saja, pasca turunnya SK Kepling yang baru, warga yang tidak mendukung Kepling tersebut diteror sejumlah oknum yang datang dari daerah lain. Hal itu menimbulkan keresahan masyarakat. Warga menyebut, mereka tidak takut dengan teror itu, namun mereka takut warga tidak bisa menahan diri lagi dan berpotensi terjadinya bentrok di lapangan.
Untuk itu, warga meminta kepada anggota dewan agar memediasi masalah mereka, sehingga tidak terjadi bentrok antar warga di Kelurahan Sei Mati. Selain itu, warga meminta agar SK Kepling yang baru, segera dianulir dan camat menetapkan Kepling IX sesuai pilihan warga. Kalaupun diteruskan Sinambela sebagai Kepling, warga tidak akan mau dipimpin olehnya, ujar mereka. Begitu juga dengan lurah yang dinilai memecah belah warga diminta agar dicopot. 
Janses Simbolon dalam kesempatan itu mengatakan, dirinya tidak ada mendukung siapapun. Warga datang ke rumannya pada pukul 20.00 WIB, dua hari setelah unjukrasa mengaktifkan kembali Kepling yang lama. Kedatangan warga meminta agar dimediasi masalah Kepling, makanya dirinya menghubungi lurah dan camat mempertanyakan kebenaran masalah ini. 
Berdasarkan keterangan lurah, via selularnya, Kepling lama tidak bisa diusulkan kembali karena sudah mengundurkan diri. Lurah menyarankan warga mengusulkan calon lain agar diajukan ke camat. Bersama 5 STM yang ada di Lingkungan IX, warga mengusulkan L Manurung dan berkasnya dilengkapi sesuai persyaratan. Ditambah tandatangan dukungan masyarakat sebanyak 80 persen dari jumlah warga. 
Namun lurah ternyata hanya mengusulkan 1 calon saja ke Camat Medan Labuhan. Akhirnya camat mengeluarkan SK Kepling yang diusulkan Lurah Sei Mati. Hal itu yang memancing kemarahan warga dan melakukan aksi unjukrasa kemarin, ujar Politisi Hanura itu. 
Sementara itu, Ketua HPP Erwin Siahaan menyebutkan pihaknya akan mengakomodir keluhan warga dengan meminta kepada Komisi I untuk memanggil warga, lurah dan camat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan.
Erwin juga menyebutkan pihaknya juga merasa heran dengan tindakan lurah yang mengusulkan hanya 1 saja calon, padahal bisa 3 calon sesuai Peraturan Daerah. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti masalah ini sampai selesai. Pihaknya akan mendesak camat dan Plt Wali Kota Medan untuk menganulir SK Kepling tersebut dan menetapkan Kepling berdasarkan pilihan mayoritas warga, ujarnya. 
Sementara itu, Lurah Sei Mati Ari Ismail beberapa waktu lalu membantah adanya politik uang dan dirinya menerima uang Rp.20 juta dari Kepling yang ditetapkan. Bahkan lurah sempat berang melihat poster bertuliskan tudingan lurah menerima uang Rp.20 juta yang dibawa warga saat berunjukrasa ke kantor Camat Medan Labuhan. (s1)