09 Agustus 2021 - 15:00:10 WIB | Dibaca: 3166x

Medan (SIOGE) - Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menyampaikan komitmen bersama untuk bisa menjalankan instruksi pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 yang masih memprihatinkan khususnya di Sumatera Utara (Sumut). 

“Kita tentu yakin bisa bekerja sama, dan terus dilakukan evaluasi," ungkap Kapolda Sumut saat menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda di Mapolda Sumut dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Hassanudi, Sabtu (7/8/2021) lalu.

Kapolda juga meminta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk terus gencarkan gerakan penggunaan masker dan meningkatkan kesedaran masyarakat akan pentingnya alat pelindung.

"Kepada Pemkab dan Pemko, untuk terus gencarkan gerakan penggunaan masker dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat pelindung tersebut,” sebut Panca.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak Kapoldasu dan Pangdam I /BB agar bisa melakukan pembatasan dan penyekatan di setiap kabupaten/kota. Apalagi di beberapa daerah, tingkat penularan Covid-19 cukup tinggi.

"Untuk itu saya minta posko (PPKM) diaktifkan,” harap Edy, terkait perkembangan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegitan Masyarakat (PPKM) sejak diterapkan di sejumlah kabupaten/kota, khususnya Kota Medan sebagai ibukota provinsi.

Situasi pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir, menurut Gubernur, perlu menjadi catatan penting mengingat jumlah pasien yang tertular masih tinggi.

Ditambah lagi tingkat penggunaan rata-rata tempat tidur pada rumah sakit (RS) yang menangani isolasi atau Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 64%, bahkan di Kota Medan angkanya berada di 73%.

Sebagai tindak lanjut atas meningkatnya angka positif Covid-19 tersebut, lanjut Gubernur, harus ada upaya bersama antara pemerintah dan unsur Forkopimda, terutama TNI/Polri, dalam hal menegakkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat.

“Untuk pesta apapun itu, harus ditiadakan, seperti pesta pernikahan. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana teknis pengaturan selanjutnya,” tambah Gubernur.

Begitu juga dengan TNI, Pangdam I/BB Hassanudin menyatakan akan menyiapkan personel untuk upaya penegakan disiplin protokol kesehatan hingga tingkat Babinsa. Sehingga tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas langkah penanganan dimaksud. (*)