08 Agustus 2022 - 21:14:20 WIB | Dibaca: 2529x

Medan (Sioge) – Warga Kelurahan Pangkalan Masyhur menyebutkan Lapangan Bola Sejati di Jalan Abdul Haris Nasution bukan aset Pemko Medan. Pemko Medan secara sepihak melakukan pematokan dan pemasangan plank di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan pengurus POR Sejati saat melakukan audiensi kepada Wakil Ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala SPdI di Gedung DPRD Medan, Senin (8/8/2022).

"Lapangan Sejati itu diserahkan Belanda kepada masyarakat pada tahun 1949, sampai saat ini lapangan tersebut dikelola masyarakat. Sekarang tiba-tiba Pemko Medan melakukan pematokan dan pemasangan plank," sebut Sunyoto salah satu perwakilan warga yang juga pengurus POR Sejati.

Sampai saat ini, jika Pemko Medan ingin menggunakan lapangan tersebut pasti meminta izin kepada masyarakat melalui pengurus POR Sejati. "Jadi lapangan bola itu bukan aset Pemko Medan," ujarnya dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan warga lainnya Ridwan dan Yusuf  Suwono Sekretaris POR Sejati.

Dijelaskannya, pada tahun 2010 Pemko Medan melalui kelurahan ada mendaftarkan lahan tersebut agar memiliki sertfikat/menjadi bagian aset Pemko Medan namun hal itu tanpa melibatkan masyarakat.  

Diceritakannya, Di tahun 2010 melalui pejabat kelurahan menerbitkan pengusulan surat keterangan tanah. "Berdasarkan itu di klaim sebagai aset Pemko Medan. Juli lalu dipatok merah menyatakan aset Pemko dan mendirikan plank, namun masyarakat sempat menolak," bebernya.

Bahkan kata Sunyoto menegaskan, seluruh pemeliharaan lapangan dari mulai pemagaran, pemeliharaan rumput dan lainnya itu dilakukan masyarakat melalui pengurus POR. "Jadi sampai dengan saat ini kita yang mengelola," akunya.

Sementara itu terkait rencana revitalisasi seperti yang direncanakan Pemko Medan masyarakat pernah dikumpulkan pihak Dispora. "Melalui Dispora tiba-tiba kita dipanggil untuk merencanakan pembangunan POR Sejati. Padahal sejak awal tidak pernah dilibatkan. Saat itu masyarakat tidak ada menyatakan setuju dan tidak setuju," katanya.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat khawatir lapangan yang nantinya menjadi aset Pemko Medan malah makin menyusahkan warga dimana warga kesulitan jika akan menggunakan lapangan karena harus izin ke Dispora. "Selama ini kita mudah melaksanakan kegiatan, kalau dikuasai Pemko kita takutnya malah susah, mau menggunakan harus izin, " katanya.

Warga mengharapkan ada solusi yang baik dalam permasalahan ini. Warga pernah menawarkan agar warga tetap menjadi pengelola lapangan tersebut meski lapangan itu sudah jadi aset Pemko Medan, namun pihak Pemko Medan menolaknya.  

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala menyarankan agar warga membuat surat keberatan yang nantinya menjadi dasar untuk bertemu dengan Pemko. "Kita akan upayakan solusi yang terbaik, untuk itu kita minta kepada warga agar membuat surat keberatan," katanya. (S1)