Warga Keluhkan Jalan Penghubung Perumnas Simalingkar – Simalingkar B Rusak Parah
27 Agustus 2022 - 20:09:42 WIB | Dibaca: 3845x
Medan (Sioge) – Warga keluhkan rusaknya akses jalan dari Perumnas menuju Simalingkar B. Bahkan sudah berkali-kali diusulkan untuk diperbaiki kepada pemerintah, tidak juga terealisasi sampai saat ini.
“Kalau warga Perumnas Simalingkar hendak ke Medan Zoo yang terletak di Simalingkar B, terpaksa harus memutar ke Simpang Kwala dan itu cukup jauh,” ujar R Purba warga Jalan Kopra IV Lingkungan XIX kepada Anggota DPRD Medan Erwin Siahaan saat menggelar Reses II Tahun ke-3, Sabtu sore (27/8/2022) di Jalan Kopra Raya No.2 Lingkungan XVIII Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan.
Warga Jalan Karet Lingkungan VII, Dumaris Pasaribu mengeluhkan masalah drainase di lingkungannya. Setiap kai hujan, pasti terjadi banjir dan semua sampah berkumpul di depan rumahnya.
M Hutagalung warga Nilam III mengeluhkan parit selebar 75 Cm yang ada di depan SD Kayu Manis di Jalan Sawit yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. “Kalau tidak cepat diperbaiki akan putus dan warga sangat kesulitan karena jembatan itu salah satu akses jalan yang cukup vital,” ujarnya.
Selain itu, di Perumnas Simalingkar perlu diawasi secara ketat pembangunan jalan. “Baru 3 hari dikerjakan, jalan langsung rusak,” sebutnya. Terkait Dana BOS diharapkan juga dipantau agar transparan dan semua anak mendapatkannya.
Warga lainnya, Drs Aten Sidabutar mengharapkan seluruh warga tertib buang sampah. Namun pemerintah juga diharapkan bisa menempatkan sejumlah tong sampah di beberapa titik pemukiman warga.
Menanggapi itu, perwakilan BPJS Br Ginting mengatakan untuk mendapatkan BPJS PBI merupakan urusan Dinas Sosial dan BPJS hanya menerima perintah untuk mengubahnya. Namun untuk mendapatkannya biasanya tidak kurang dari 6 bulan.
Kasi Trantib Kelurahan Mangga, Purba menyatakan banyak keluhan mengenai sarana dan prasarana. Ada beberapa tempat yang menjadi kendala. Dulu di Tembakau Raya paritnya hendak dibenahi. Namun ada warga yang meminta ganti rugi. Memang, dulu pemerintah kurang memperhatikan bangunan warga sehingga banyak yang membangun sampai ke parit. “Di sana sedimennya sangat tinggi, mari kita bekerjasama untuk memperbaikinya dan memberi lahan depan rumah kita untuk dibuatkan drainase. Terkait tong sampah, diakuinya memang di pinggir jalan belum ada. Kalau nanti ditempatkan tong sampah di depan rumah warga, jangan ada yang menolak.
Sementara itu, Anggota DPRD yang merupakan Politisi PSI Erwin Siahaan menanggapi keluhan warga dengan mengatakan sejak duduk di DPRD masalah jalan dari Perumnas ke Simalingkar B sudah disuarakan, tapi tetap juga masih belum diperbaiki. “Kalau permohonan anggota dewan saja diabaikan pemerintah, apalagi warga biasa,” sebutnya.
Sementara itu pada Reses sebelumnya di Jalan Bunga Sedap Malam III Lingkungan 1 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang dua hari lalu, warga mengeluhkan banjir yang melanda pemukiman mereka sehingga harus mengungsi.
Salah seorang warga Jabaten Sebayang meminta agar daerah mereka dibuat marka jalan karena banyak warga yang tersesat kalau datang ke Kawasan itu. Selain itu, dirinya selama ini miliki BPJS Mandiri kelas 1. Namun sudah 2 tahun menunggak hampir Rp.4 juta. Dirinya minta keringanan dan ingin pindah ke BPJS PBI.
Sementara itu Asmarani Br Peranginangin mengeluhkan parit di Jalan Bunga Sedap Malam III yang sudah ambruk dan belum pernah diperbaiki. Akibatnya, warga kerap kebanjiran.
Sementara seorang pria lanjut usia Let Sinamo mempertanyakan bagaimana para Lansia ini. “Sudah tidak menghasillkan dan tidak pernah mendapatkan Bansos,” ujarnya.
Sebelumnya, Lurah Sempakata Evariana Br Tarigan mengimbau seluruh warga ikut vaksin dan setiap hari disiapkan di Puskesmas dan kantor lurah.
Terkait parit yang ambruk, Erwin Siahaan menegaskan untuk drainase dengan lebar maksimal 60 Sm bisa memakai dana kelurahan. Namun kalau lebih dari itu, harus dilaporkan ke Dinas PU. “Laporkan ke Kepling setempat ya pak, biar ditinjau langsung,” ujarnya. Untuk tunggakan BPJS harus dibayar dulu baru nanti bisa dialihkan ke PBI. Terkait Lansia, di DPRD sudah digodok Perda Disabilitas dan Lansia. (S1)