27 Maret 2024 - 13:47:58 WIB | Dibaca: 2490x

MEDAN (Sioge) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ingatkan Pemkot Medan dalam merekrut Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, dengan harus benar-benar teliti memetakan kebutuhannya.

“Pemetaan dan penghitungan kebutuhan CASN harus berdasarkan aspek kebutuhan untuk menunjang kinerja Pemkot Medan, bukan karena ada kepentingan ataupun kebutuhan di luar kinerja,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus.

DPRD ingatkan Pemkot Medan dalam merekrut CASN 2024 itu disampaikan, Robi Barus, menjawab wartawan di Medan terkait akan dibukanya penerimaan 2,3 juta ASN tahun 2024 oleh Pemerintah Pusat, Jumat (12/1/2024).

Robi juga berharap, kekurangan SDM di lingkungan Pemkot Medan dapat dihitung dengan baik dan diusulkan secara keseluruhan, agar pengusulan penambahan CASN di lingkungan Pemkot Medan tidak perlu di lakukan setiap tahun.

“Dengan adanya perekrutan 2,3 juta ASN secara nasional di tahun ini, seluruh kebutuhan SDM Pemkot Medan, baik CPNS maupun PPPK dapat terakomodir sepenuhnya,” harapnya.

Jikapun Pemkot Medan ada menugusulkan kebutuhan CASN di tahun-tahun mendatang, Robi, berharap hanya untuk menggantikan posisi ASN yang pensiun.

Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan untuk melakukan persiapan matang dalam perekrutan CASN itu. “Kesempatan ini harus di manfaatkan semaksimal mungkin, jangan disia-siakan. Lakukan persiapan matang,” ucap Robi.

Selain itu, Robi, juga menekankan pentingnya sosialisasi dari BKPSDM Kota Medan tentang seluruh informasi terkait perekrutan CASN tahun 2023 di lingkungan Pemkot Medan kepada masyarakat secara luas.

Selanjutnya, BKPSDM juga diminta untuk memastikan bahwa perekrutan CASN akan berjalan dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur KKN di dalamnya.

“Kita ingin semua yang terpilih adalah SDM-SDM terbaik yang akan membuat kinerja Pemko Medan menjadi lebih baik kedepannya. Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa perekrutan ini murni berdasarkan kemampuan, agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban penipuan dari oknum-oknum yang mengaku bisa mengurus kelulusan,” pungkasnya. (S1)