Kamis, 26 Mei 2016 - 21:13:03 WIB
BAHAS GROUND HANDLING, DPR KUMPULKAN KEMENHUB, LION AIR, DAN AIRASIA
Kategori: Nasional - Dibaca: 2112 kali

Jakarta(SIOGE)
Insiden kesalahan prosedur penanganan kedatangan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai ditindaklanjuti oleh Komisi V DPR. Dewan memanggil Kemenhub dan maskapai terkait.

Rapat yang dipimpin Komisi V Fary Djemi Francis ini berlangsung di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016). Rapat dimulai pada pukul 19.30 WIB.

Rapat dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Surprasetyo, Direktur Umum Lion Air Group Edward Sirait, Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, dan lain-lain.

"Investigasi yang diselesaikan dari kementrian perhubungan, apa hasilnya investigasinya? Kita mau dapat informasi itu," kata Fary sebelum rapat.

Pemaparan pertama di rapat disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Surprasetyo. Dia menjelaskan insiden salah terminal yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Mei lalu.

"Ada 15 orang penumpang yang lolos tanpa pemeriksaan bea cukai," jelas Surprasetyo.

Kemenhub lalu membekukan layanan ground handling Lion Air sambil melakukan investigasi. Hasilnya, Lion Air Group sudah memiliki SOP namun tidak dipahami oleh petugas.

"Lion Air Group tidak melakukan program pelatihan ke petugas penanganan jasa pelayanan pesawat udara di darat terkait awareness safety security program," ungkapnya.

Surprasetyo juga menjelaskan hasil investigasi terhadap insiden serupa yang terjadi di Bandara Ngurah Rai. Insiden itu terjadi di maskapai AirAsia Indonesia.

Sebelumnya diberitakan bahwa sanksi pembekuan ground handling dari Kemenhub untuk Lion Air dan AirAsia tidak jadi dilaksanakan. Sebagai gantinya, kedua maskapai penerbangan itu diberi waktu 30 hari untuk memperbaiki ground handling-nya hasil dari rekomendasi tim investigasi Kemenhub. Apabila aksi perbaikan tidak dilaksanakan selama waktu 30 hari itu, maka tak ada lagi sanksi pembekuan melainkan langsung dilakukan pencabutan izin kegiatan ground handling.(Dtk)

 

 




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)