Rabu, 20 November 2013 - 00:33:53 WIB
DPRD MEDAN PERTANYAKAN ZONASI BISNIS WARALABA
Kategori: Medan - Dibaca: 2119 kali

Medan (SIOGE)

DPRD Kota Medan mempertanyakan zonasi atau pengaturan tata letak bisnis waralaba. Pasalnya, keberadaan pusat perbelanjaan modren itu di Kota Medan terkesan “tidak beraturan”. Bisa dilihat sendiri. Bisa dikatakan, posisinya sudah tidak berjarak, bahkan ada yang berhadap-hadapan.

Demikian diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Ilhamsyah SH, Minggu (17/11) menjawab keberadaan pusat perbelanjaan modern di Kota Medan. Memang, sebut Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya ini, pertumbuhan outlet-outlet perbelanjaan modern itu tidak bisa dihalangi, seiring diberlakukannya pasar bebas. Namun, katanya, ada aturan yang mengikat dalam penempatannya. Kalau tidak salah, letaknya harus berjarak sekitar 5.000 meter dari pasar tradisional. Apakah aturan ini dijalankan, ini yang kita pertanyakan, sebutnya.

Menurut anggota Banmus ini, pengaturan tata letak yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) dan diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwal) bertujuan agar tidak mematikan pasar-pasar tradisional.  Tapi, apa yang kita lihat. Hampir semua outlet perbelanjaan modren itu sangat dekat dengan pasar tradisional. Kalau ini terus dibiarkan, sampai kapan pasar-pasar tradisional itu akan bertahan, kata Ilhamsyah mempertanyakan.

Dalam Peraturan Walikota No. 21 tahun 2011 tentang Juknis bisnis waralaba itu, dijelaskan bahwa outlet perbelanjaan modren tidak dibenarkan menjual seperti ikan basah, sayur-sayuran hingga alkohol. Tetapi, dalam Perwal No. 47 tahun 2012 yang terbaru, aturan dagangan itu dihapus. Kita minta agar Perwal 21/2011 itu dikembalikan lagi, tegas Ilhamsyah.

Dalam hal ini, tambah Ilhamsyah, Pemko Medan harus tegas dalam menegakkan peraturan. Masalah itu siapa yang punya dan berkepentingan, kita tidak mau tahu. Yang jelas, pemerintah daerah harus menunjukkan wibawanya dengan menegakkan peraturan yang telah dibuat, ujarnya.

Disinggung tentang izin, Ilhmasyah tidak menampik masih banyak outlet perbelanjaan modren itu yang tidak memiliki izin di Kota Medan, dimana dalam RDP beberapa waktu lalu Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, Ir Wirya Arahman, menyebutkan dari 216 lokasi Indomaret yang ada di Kota Medan, hanya 95 lokasi yang memiliki izin. Sedangkan sisanya sebanyak 121 lokasi tidak memiliki izin, ungkapnya. (S1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)