Senin, 02 Desember 2013 - 18:31:51 WIB
MEROKOK SEMBARANGAN DI MEDAN DIDENDA RP.10 JUTA
Kategori: Medan - Dibaca: 2103 kali

Medan (SIOGE)

Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Medan sepertinya tidak lama lagi akan segera disahkan. Sebab, anggota DPRD Kota Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Ranperda KTR telah selesai dibahas.

Ditargetkan Ranperda KTR ini bisa disahkan menjadi Perda selambat-lambatnya Minggu ketiga bulan Desember mendatang. Sehingga Januari 2014 bisa diberlakukan, ujar Ketua Pansus Ranperda KTR, Juliandi Siregar, Rabu (20/11).

Sekretaris FPKS ini menyebutkan, dalam Perda KTR itu diatur tempat-tempat yang tidak boleh merokok seperti, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak dan angkutan umum. Itu sesuai dengan Pasal 50 PP No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menjadi acuan, katanya.

Bagi tempat kerja dan tempat-tempat umum, berdasarkan Pasal 51 PP No. 109 tahun 2012 itu diperbolehkan tetapi dengan persyaratan. Syaratnya, tempat kerja dan tempat-tempat umum itu harus menyediakan tempatnya yang berhubungan dengan udara luar, ujarnya.

Dalam Perda yang akan disahkan itu juga diatur sanksi denda bagi pelanggarnya yakni denda perorangan maksimal Rp.50 ribu, denda bagi pengelola tempat kerja atau umum maksimal Rp.5 juta dan denda bagi yang sengaja membiarkan maksimal Rp.10 juta.

Maksudnya, kalau seseorang itu merokok di tempat yang dilarang, dia dikenakan denda perorangan setelah sebelumnya mendapatkan teguran. Kalau pengelola tempat kerja atau umum di mana seseorang itu merokok membiarkan saja tanpa adanya teguran berdasarkan penyelidikan, maka si pengelola tempat dikenakan denda maksimal Rp.5 juta. Begitu juga kalau si pengelola tempat dimana seseorang itu merokok sengaja membiarkannya serta memfasilitasi si perokok, maka dia dikenakan denda maksimal Rp.10 juta, terang Juliandi.

Sanksi denda itu sangat perlu diberikan guna memberikan efek jera bagi setiap pelanggarnya. Harus ada efek jera bagi pelanggarnya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan Perda KTR ini juga memberlakukan sanksi denda. Kalau menuruti kemauan Pemko Medan, Perda ini tidak ada gunanya dan terkesan tidak serius karena hanya sanksi administrasi. Jadi, untuk apa diseminarkan, kalau hasilnya tidak maksimal, ujarnya.

Diarapkan, instansi terkait dengan Perda tersebut harus mensosialisasikannya kepada masyarakat luas begitu Perda disahkan. Artinya, masyarakat harus tahu kalau Perda KTR itu ada dan sudah diberlakukan. Sosialisasi itu harus gencar dan rutin dilakukan baik melalui spanduk, selebaran, iklan, workshop, sarasehan maupun seminar. Kan biaya sosialisasi itu ada, ujarnya. (S1)

 




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)