Senin, 02 Desember 2013 - 18:34:25 WIB
RATUSAN BANGUNAN GUDANG DI MEDAN UTARA DIDUGA MENYALAH
Kategori: Medan - Dibaca: 2105 kali

Medan (SIOGE)

Pembangunan gudang di wilayah utara Kota Medan tidak terbendung bagi kalangan pengusaha, sebab wilayah tersebut merupakan kawasan industri serta penghasil "dollar" bagi Kota Medan.

Namun, DPRD Medan sangat menyayangkan pembangunan gudang-gudang tersebut karena banyak yang diduga menyalahi, bahkan tidak memiliki izin. Dari tabulasi yang kita lakukan, ada ratusan gudang yang menyalah, ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Landen Marbun SH, didampingi anggota Irwan Sihombing SE dan H Jumadi SPdI, beberapa waktu lalu.

Selain izin, kata Landen, pembangunan gudang-gudang tersebut juga tidak memenuhi mekanisme yang sebenarnya seperti pelanggaran roilen. Padahal pemilik gudang-gudang itu adalah para pengusaha besar, yang sepatutnya mereka tidak melakukan itu, ujar Ketua FPDS ini.

TRTB hanya royal dalam surat-menyurat/administrasi, tetapi kikir dalam tindakan. Jadi, patut diduga kalau ada oknum di TRTB yang membeckinginya, makanya dinas terkait terkesan bungkam, ungkapnya.

Kondisi ini, sambung Landen, sangat meresahkan masyarakat yang bermukin di sekitar kawasan gudang. Sebab, katanya, infrastruktur jalan menjadi rusak akibat lalu lintas truk-truk bertonase tinggi di wilayah tersebut.

Satu sisi, pihaknya bangga dengan tumbuhnya investasi di Kota Medan, khususnya di wilayah utara, karena akan menambahkan income perkapita daerah untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi, kesuburan pembangunan di wilayah utara itu tidak sebanding dengan kehidupan masyarakat, karena penduduk di sana masih banyak yang miskin. Silahkan saja berinvestasi, tapi ikuti juga peraturannya, ujarnya.

Kesenjangan ini, menurut Landen, harus menjadi perhatian dan disikapi oleh Pemko Medan, sehingga pemerataan pembangunan itu benar-benar terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. DPRD telah berupaya memfokuskan anggaran untuk pembangunan di wilayah utara Kota Medan, tapi kenapa sampai sekarang masyarakat di sana masih seperti itu-itu juga, padahal wilayah utara itu merupakan penyumbang PAD terbesar, ujarnya heran.

Sementara anggota Komisi D, Irwan Sihombing, menyebutkan bangunan gudang-gudang yang bermasalah itu dapat dilihat di Jalan Jalak IV Medan Labuhan, Martubung dan sepanjang sisi Jalan Tol. Dari informasi masyarakat, bangunan gudang itu diback-up oleh sejumlah oknum, baik yang sudah pensiun maupun masih aktif di Dinas TRTB, ujar politisi Partai Demokrat ini.

Seharusnya, instansi terkait melakukan pengawasan dan tindakan terhadap bangunan gudang yang bermasalah sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2012. Kalau mereka ikut juga menjaga gudang bermasalah itu, untuk apa dibuat peraturan, tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi D lainnya, Jumadi, menambahkan kerusakan aspek jalan bukan hanya terjadi di wilayah bangunan gudang yang ada di Medan Utara, tetapi juga terjadi di wilayah perbatasan dengan Medan Utara seperti di wilayah Kecamatan Medan Timur.

Hal ini terjadi, akibat tidak adanya sinergitas serta tindakan tegas dari Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan, sehingga badan jalan rusak akibat dilintasi truk-truk bertonase tinggi. Seharusnya antara Dinas Bina Marga dan Dishub saling koordinasi mana-mana badan jalan yang tidak bisa dilalui truk bertonase tinggi. Kalau itu tidak dilakukan, sampai kapanpun jalanan itu tidak akan pernah baik, sebut politisi PKS ini. (S1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)