Senin, 02 Desember 2013 - 18:35:17 WIB
SOAL PAD, DISPENDA HARUS TRANSPARAN
Kategori: Medan - Dibaca: 109 kali

Medan (SIOGE)

Pemko Medan di tahun 2013 menargetkan PAD dari sektor PBB sebesar Rp.433 miliar lebih, namun, hingga November penerimaan sektor PBB ini baru mencapai 59,54 persen. Ini harus menjadi bahan evaluasi, mengingat objek pajak sekitar 445.747 objek pajak.

Terkait hal ini, DPRD Medan mengaku sangat menyayangkan rendahnya penerimaan sektor PBB. Dispenda Medan harus lebih terbuka dan transparan soal PBB ini, sehingga diketahui letak kesalahan rendahnya penerimaan itu, ujar anggota Komisi C DPRD Medan, Hasyim SE, Senin (25/11).

Hal ini sangat perlu guna mencari solusi yang tepat dalam penagihan PBB itu. Apakah Wajib Pajak (WP) yang enggan membayar atau petugas penagihan yang kurang pro aktif. Atau memang kurang sosialisasi tata cara pembayaran. Ini harus diperjelas, ujarnya.

Selama ini, sebut Ketua F-PDIP itu, petugas penagihan dari Dispenda kurang maksimal dalam melakukan kinerjanya, sehingga target PBB itu tidak tercapai. Ini fakta di lapangan yang didapat, sebutnya.

Diakuinya, rendahnya realisasi PAD dari sektor PBB menunjukkan lemahnya kinerjanya Dispenda. Terus terang, ini masih jauh dari harapan. Seharusnya pada November ini sudah tertagih 90 persen, karena batas akhir pembayarannya bulan Agustus, ujarnya.

Perda No 6 tahun 2012 tentang PBB, secara efektif berlaku pada 2013. Jadi, tidak ada alasan Dispenda kalau target PBB tidak tercapai. Kalau tahun 2012, kita masih bisa maklumi masyarakat enggan membayar karena Perda dalam proses revisi dan masa pembayarannya diperpanjang hingga Oktober. Tapi, kalau tahun 2013 ini tidak ada alasan tidak tercapai, ujarnya.

Pola kerja Dispenda harus diperbaiki guna memaksimalkan pencapaian target PBB itu dengan melibatkan lurah dan Kepling sebagai tenaga penagih. Karena, katanya, sebagai aparatur terbawah di pemerintahan, lurah dan Kepling tahu mana-mana saja WP dan objek pajak yang sudah dan belum tertagih.

Tidak salah kok, kalau Lurah dan Kepling itu diberi kepercayaan menagih dengan diberikan insentif. Mereka harus didampingi petugas Dispenda guna menghindari kebocoran, sarannya.

Selain itu, Dispenda terus menerus melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk kepada masyarakat, sehingga sadar dan mau membayar PBB. Jadi, masyarakat harus diberi pencerahan tentang penting dan gunanya PBB. Masyarakat tahu denda yang dikenakan jika pembayaran tertunda. Kalau itu dilakukan, saya yakin pencapaian realisasinya bisa over target, ujarnya.

Disinggung pembentukan tim analisa pengkajian zona nilai tanah, menurut Hasyim, jangan menjadi bumerang, sehingga masyarakat kembali enggan membayar PBB karena mahal. PAD dari sektor lain masih banyak, kenapa itu tidak digali. Janganlah sektor PBB menjadi "kambing hitam" hanya untuk menutupi target yang dibebankan, ujarnya mengakihiri. (S1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)