Jumat, 20 Oktober 2017 - 09:45:14 WIB
Para Pengawas Sekolah Mengadu ke Kemendikbud dan Ombudsman RI, Tuntut Revisi Perwal No. 44 Tahun 201
Kategori: Medan - Dibaca: 699 kali

Medan (Sioge) - Tidak adanya keputusan yang dikeluarkan Pemko Medan dan Dinas Pendidikan setempat terkait tuntutan penghapusan Perwal No 44 tahun 2017 dan membuat nasib para pengawas TK-SD-SMP terkatung-katung, sejumlah pengurus dan anggota Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) mendatangi kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Dengan tidak adanya respon dari Pemko Medan dan Dinas Pendidikan, para pengawas sudah betekad selain ke Kemendikbud, juga akan ke Kemendagri dan Presiden RI untuk menyampaikan keluhan mereka, ujar Ketua Tim Perjuangan Revisi Perwal No 44 tahun 2017 Sri Panda SPd MPd, Purnama Br Purba MPdk, Dra Posma S MPd dan Ketua APSI Medan Drs Lambok Pamancar MSi, Kamis (19/10/2017) kepada wartawan di sela-sela pertemuan para pengawas di Medan.

Disebutkannya, para pengawas sekolah yang tergabung dalam APSI diterima Sekertaris Kemendikbud dengan hangat dan keluhan mereka terkait Perwal No 44 tahun 2017. Ucapan pihak Pemko Medan terkait tidak dicairkannya lagi tunjangan para pengawas dengan alasan karena sudah menerima sertifikasi dari dana APBN, disebutkan pihak Kemendikbud hal itu salah dan tidak ada hubungannya antara dana sertifikasi yang dari APBN dan tunjangan pengawas yang sumber dananya dari APBD Kota Medan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan kemarin yang dipimpin Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan dan dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan perwakilan pihak Wali Kota Medan, para pengawas menuntut haknya sesuai beban kerja setingkat eselon IV, yaitu sebesar Rp5 juta.

Usai bertemu dengan pihak Kepala Inspektorat Jenderal Kemendikbud, para pengawas yang terdiri dari Ketua APSI Medan Lambok Pamancar Saragi SPd ST MSi, Sekretaris APSI Drs Lian Siregar, Sri Panda SPd, Purnama Purba SPd MPdk, Elisabet Sinaga SPd dan Ahmadi Lubis SPd MM diarahkan untuk menemui Ombudsman RI.

Hal yang sama mereka sampaikan ke Ombudsman seraya menyerahkan notulen hasil RDP kemarin, Pihak Ombudsman mengatakan yang diperjuangkan para pengawas itu sudah tepat karena hak mereka. Pihak Ombudsman berjanji akan ikut memperjuangkan hak para pengawas sekolah itu sampai dana tersebut dicairkan.

Sripanda juga mengungkapkan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak mereka dan berharap agar Pemko segera merevisi Perwal No 44 2017. Kalau tidak ada juga respon dari Pemko Medan, para pengawas akan mendatangi Kemendagri hingga ke Presiden RI di Jakarta.

Sementara itu Korwas Drs Syarifuddin MPd mengatakan, hasil RDP kemarin sudah dikirim ke seluruh fraksi di DPRD Medan dan dinas terkait, dimana didalamnya diminta kepada wali kota untuk merevisi Perwal 44 dan memberi tunjangan para pengawas.

Namun hasilnya belum ada, apakah sudah disetujui dan berapa angkanya, atau sama sekali belum ada. Para pengawas masih menunggu gebrakan DPRD Medan, mudah-mudahan Pemko Medan segera merevisinya. Kalau tidak juga terealisasi, para pengawas akan mengadakan aksi dan hal itu sedang dibicarakan dengan para pengawas anggota APSI.

Disebutkannya, saat ini mereka sedang menyelenggarakan rapat dengan seluruh pengawas sekolah di Medan untuk mendapatkan masukan terkait aksi selanjutnya. Selain itu rapat digunakan untuk  merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi hingga ke kecamatan-kecamatan. (*)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)