Jumat, 20 Oktober 2017 - 10:18:40 WIB
KPK Apresiasi Pemko Medan
Kategori: Medan - Dibaca: 20 kali

Medan (Sioge) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Pemko Medan karena telah memfasilitasi digelarnya Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan . Sebab, kegiatan ini merupakan salah satu mandat yang diberikan Undang-Undang  kepada Lembaga Anti Rasuah Indonesia dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Apresiasi setinggi-tingginya kita sampaikan kepada Pemko Medan yang telah memfasilitasi digelarnya Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan. Kita harapkan kegiatan ini dapat memabntu masing-masing daerah yang mengikutinya dalam upaya terjadinya trindak pidana korupsi,” kata penasehat KPK Budi Santoso ketika menghadiri Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan gelombang kedua di Balaikota Medan, Kamis (19/10/2017). Untuk gelombang kedua ini, pesertanya berasal  12 kota/kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.
Dikatakan Budi,  ada 5 mandat yang diberikan UU kepada KPK dalam menjalan tugasnya. Adapun kelima  mandat itu meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring. Dari kelima mandat tersebut, tugas penindakan yang selama ini paling mencuat di tengah masyarakat.
Padahal 4 tugas lagi, jelas Budi, tidak kalah pentingnya dari tugas penindakan yang dilaksanakan KPK dalam upaya pencegahan korupsi tersebut.  Seperti Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan yang tengah dilaksanakan ini bilang Budi, merupakan gabungan dari tiga tugas KPK dalam koordinasi, supervisi dan pencegahan  (Korsupgah).
“Korsupgah ini sangat penting  dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, penindakan yang selama ini kita lakukan secara terus menerus tidak  efektif mencegah terjadinya korupsi. Untuk itulah  tugas penindakan harus dibarengi dengan pencegahan,” ungkap saja.
Namun upaya pencegahan yang dilakukan KPK  sebelumnya, papar  Budi, hanya sebatas sosok figur pejabat atau kepala daerah saja.  Hasilnya juga kurang efektif, terbukti  tetap saja ada pejabat maupun kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Oleh karenanya sejak tahun 2015,  KPK membantu pemerintah daerah untuk mencegah korupsi, salah satunya dengan membangun sistem seperti  aplikasi E-Perencanaan ini.
Dengan membangun sistem ini, Budi berharap dapat membantu masing-masing daerah mencegah terjadinya korupsi. Itu sebabnya Tim Korsupgah KPK terus melakukan pendampingan guna membangun sistem dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.  Oleh karenanya Budi berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop ini dapat mempersiapkan mental dengan merubah mindset  untuk siap menghindari korupsi.
Sebelumnya Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis, menjelaskan Workshop Replikasi Aplikasi E-Perencanaan ini digelar sebagai salah satu bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas  Tim Korsupgah KPK. Dikatakannya, aplikasi ini akan terus  dikembangkan dan disempurnakan sebagai salah satu alat bantu mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang semakin baik.
“Melalui workshop ini, saya berharap semoga seluruh peserta memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dari sisi perencanaan dan penganggaran,” harap Sekda.
Workshop gelombang kedua ini diikuti 12  Kepala Bappeda yang berasal dari  Kota  Tebing Tinggi (Sumut) serta 11 kabupaten  dari Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Marowali Utara, Donggala, Parigi Moutong, Morowali, Sigi, Tolitoli, Buol, Banggai Banggai kepulauan, Banggai Laut dan Poso.
Sebelum workshop dimulai, masing-masing Kepala Bappeda menandatangani  kesepakatan kerjasama dengan kepala Bappeda Kota Medan Wirya Al Rahman disaksikan Sekda Kota Medan, Penasehat KPK, Ketua Korsupgah KPK RI Adliansyah Nasution serta Kepada Inspektur Kota Medan Farid Wajedi. (*)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)