Selasa, 05 Desember 2017 - 10:41:40 WIB
KPUD Sumut Gelar RDP Penyusunan Daftar Inventaris Masalah
Kategori: Sumut - Dibaca: 8 kali

Medan (Sioge) - Dalam rangka penyusunan DIM (Daftar Inventaris Masalah), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut menggelar Rapat dengar pendapat (RDP), yang dibuka hari ini Senin 4/12/17, di Aula Lantai II Kantor KPUD Sumut, oleh Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea.
Acara tersebut dihadiri dan diikuti oleh kurang lebih 20 orang peserta, diantaranya tampak hadir, Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea, didampingi Komisioner KPUD Sumut Banget Silitongan, beserta jajarannya para Kabag, Kasubbag dan Staf KPUD Sumut. Termasuk perwakilan dari KPU Kab/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2018 mendatang, diantaranya, KPU Kota Binjai dan KPU Kab. Deli Serdang.
Selanjutnya turut diundang dan hadir, perwakilan parpol peserta pemilu, PDIP, GERINDRA, PAN, NASDEM, PKB, PKPI, PBB.
Selain perwakilan parpol, perwakilan dari mahasiswa lintas kampus juga hadir, mulai Universitas Darma Agung, UINSU, UMN Alwasliyah, dan Universitas Medan Area.
Dalam sambutannya Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea menyampaikan, bahwa KPUD Sumut akan melayani secara optimal parpol peserta pemilu tahun 2019, dengan membuat regulasi dn meminta masukan-masukan dari parpol, pimpinan atau redaksi media massa, mahasiswa dan seluruh peserta yg hadir di acara kita ini.
"KPU Sumut akan membuat regulasi untuk menampung segala kemungkian permasalahan yang akan terjadi pada Pileg 2019," ungkapnya.
Usai menyampaikan sambutannya, Ketua KPUD Sumut langsung secara resmi membuka RDP, dengan pengetukan palu.
Bertindak sebagai moderator Kabag Tekhnis KPUD Sumut Maruli Pasaribu memperkenalkan para nara sumber yang hadir yakni Samsul Bahri dari Universitas Alwasliyah, Kardiman Manalu dari PAN Sumut. Daud Sagala dari PKPI, Ganda Manurung dari Nasdem, Yuni Salwah dari USU, Muliadi dari Gerindra, Jumiran Abdi dari PDIP Sumut, Jabarudin Hasibuan dari PBB, terakhir R. Simbolon dari Universitas Dharma Agung.
Selanjutnya penjelasan tentang penyusunan DIM, oleh Benget Silitonga Komisioner KPUD Sumut, tentang aturan pencalonan Legislatif yang dicantumkan dalam PKPU pasal 240.
Kemudian sesuai dengan PKPU yang ada, tahapan pemilu legislatif tahun 2019 sudah mulai bergulir Juli 2018. Berbagai syarat untuk calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yang harus dipenuhi, calon minimal berumur 21 tahun atau lebih.
Tidak pernah di penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ancaman hukumannya selama 5 (lima) tahun penjara, dan yang bersangkutan harus mengemukakan ke media bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara. (m/*)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)