Selasa, 12 Desember 2017 - 09:57:02 WIB
Soal Izin dan Pengawasan, DPRD Minta 3 SKPD Pemko Medan Koordinasi
Kategori: Sumut - Dibaca: 1049 kali

Medan (Sioge) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui komisi terkait meminta 3 SKPD di jajaran Pemko Medan, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Satpol PP dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKKPR ) untuk segera berkoordinasi perihal tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) masing-masing terkait perizinan dan pengawasan.
“Koordinasi ini penting guna penerbitan izin dan pengawasan bangunan di Kota Medan,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, dalam rapat dengar pendapat dengan ketiga SKPD di ruang Komisi D DPRD Kota Medan, Senin (11/12/2017).
Selama ini, kata Parlaungan, ketiga SKPD terkesan “gamang” menjalankan tugas, sehingga hampir satu tahun lebih penindakan bangunan menyalah tidak terlaksana. “Terbukti, wajah Kota Medan semrawut dan estetika kota rusak. Bangunan melanggar izin menjamur dan kebocoran PAD sangat besar,” katanya.
Sementara anggota Komisi D, Landen Marbun, meminta lahirnya Perwal No. 98 tahun 2017 semakin menambah semangat ketiga SKPD melakukan tugasnya dalam hal pelayanan. “Perwal ini semakin memperjelas tufoksi masing-masing SKPD. Jadi, tidak ada alasan lagi SKPD tidak bekerja. Perwal ini menjadi semangat bagi kita untuk menjadikan Medan mau lebih baik kedepannya,” kata Landen.
Sebelumnya Kadis PMPTSP, Purnama Dewi, memaparkan terhitung sejak tanggal 5 Desember 2017 lahirnya Perwal No. 98 tahun 2017, segala bentuk perizinan sudah dialihkan ke PMPTSP. “Memang masih ada perizinan di Disperindag yang belum diserahkan. Tapi, Januari 2018 nanti semua segala bentuk perizinan sudah ke PMPTSP,” katanya.
Terkait perizinan bangunan, sebut Dewi, pihaknya baru akan mengeluarkan izin bangunan tersebut setelah adanya kajian dari Dinas PKPPR. “Jadi, perizinan bangunan akan selesai dalam 21 hari. 7 hari di PMPTSP dan 14 hari di PKPPR. Kalau hasil kajian PKPPR tidak layak, maka izin tidak kami keluarkan,” terang Dewi.
Sedangkan Kabid Pengawasan Satpol PP, Indra, mengaku belum mengetahui Perwal No. 98 tahun 2017 itu. “Kami baru tahu ini. Itupun, kami akan pelajari dan berkoordinasi dengan instansi lain dalam melakukan penindakan,” katanya. (t/*)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)