Kamis, 04 Januari 2018 - 16:59:35 WIB
KEPLING DIPAKSA BERHENTI KARENA USIA
Kategori: Medan - Dibaca: 2101 kali

Medan (SIOGE) – Sejumlah Kepling dari beberapa kecamatan di Kota Medan mengadu ke Fraksi PAN DPRD Kota Medan. Oknum kecamatan yang memaksa Kepling untuk pensiun dini, padahal masa kerjanya belum berakhir. Bahkan, sejumlah Kepling diintimidasi untuk membayar sejumlah uang Rp 5 sampai Rp 7 juta untuk diangkat menjadi Kepling baru.

Salah satu Kepling yang tak mau disebutkan namanya, Kamis (4/1/2018) saat bertemu Ketua F-PAN mengaku dipaksa pensiun dini oleh oknum kelurahan dan kecamatan. Informasi yang diperolehnya, siapapun yang ingin menjadi Kepling harus menyetor sejumlah uang.

Disebutkannya, masa jabatannya habis Mei mendatang. Tapi anehnya, dirinya disuruh mundur sekarang. Oknum dari kelurahan menyatakan, usianya telah mencapai batas maksimun menjadi Kepling, ujarnya seraya menambahkan padahal dalam Perda No 9 Tahun 2018, yang termaktub dalam pasal 25 menyatakan batas usia kepling yakni 55 tahun. Hal itu pun, akan diimplementasikan pada tahun 2020.

"Kata mereka usia saya sudah tidak bisa. Saya mengadu ke DPRD, dan dalam Perda itu saya masih bisa,"katanya. 

Menanggapi itu, Ketua F-PAN DPRD Kota Medan Bahrumsyah mengungkapkan, harusnya masa kerja Kepling itu berdasarkan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh camat setempat. Sebagai contoh, masa kerjanya sampai tahun 2018 atau 2019, maka Kepling itu akan diberhentikan di 2018-2019, walaupun usianya sudah 55 tahun.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling.

"Ada Kepling yang dipaksa mundur oleh oknum kecamatan, setelah usianya 55 tahun. Katanya itu sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 itu. Padahal di Perda itu masa kerja Kepling sesuai SK," jelasnya yang juga menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan.

Diketahui, pasal 25 Perda Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kepala Lingkungan yang telah diangkat dan belum habis masa jabatannya sebelum berlakukan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

"Jadi jelas, berdasarkan Perda itu, masa kerja Kepling berdasarkan SK. Saya bicara ini sesuai payung hukumnya," ujarnya.

Bahrumsyah meminta inspektorat Pemko Medan untuk memeriksa oknum kecamatan yang coba mengintimidasi Kepling, dengan memaksa mundur Kepling dari jabatannya dan memaksa Kepling untuk menyetorkan sejumlah uang.

"Soalnya, ada juga Kepling yang melaporkan ke F-PAN, dipaksa untuk menyetorkan uang Rp.5-7 juta. Itu jelas tidak dibenarkan. Soalnya, pengangkatan Kepling itu tanpa uang," ungkapnya.

Hal itu sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017, yang menyebutkan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh camat atas usulan lurah, dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dari masyarakat setempat.

"Tidak ada disebutkan dalam pasal itu bahwa pengangkatan Kepling harus memakai uang," ujarnya mengakhiri. (S1)

 




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)