Jumat, 12 Januari 2018 - 14:13:09 WIB
Di-PHK Sepihak, Perusahaan Beri Pesangon Hanya Rp1,5 Juta Mengadu ke DPRDSU
Kategori: Medan - Dibaca: 2099 kali

Medan (Sioge) - Sedikitnya 12 orang mantan karyawan PT Rlk, Kamis (11/1/2018) mengadu ke DPRD Sumut, karena di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak. Mereka menuntut agar perusahaan memberi pesangon sesuai ketentuan dan undang-undang ketenagakerjaan.

Para karyawan korban PHK yang didukung Kantor Hukum Suluh Keadilan Advokad Gerald Siahaan & Ridho Pandiangan menyebutkan, pihak PT Rlk sudah melanggar ketentuan ketenagakerjaan, karena pegawai yang bekerja di bidang kereta api Bandara Kualanamu yang habis masa kontraknya diharuskan melalui outsourching pihak ketiga, jika ingin menjadi pegawai kembali.
"Harusnya pegawai yang habis masa kontraknya diangkat menjadi pegawai tetap, karena sudah bekerja selama 4 tahun dengan perpanjangan kontrak setiap tahun, tapi hal itu tidak dilakukan pihak PT Rlk. Hal itu secara tidak langsung perusahaan mem-PHK karyawannya," ujar Gerald.
Ridho Rejeki Pandiangan mengungkapkan, awalnya karyawan masuk di railink Bandara Kuala Namu di bulan Juli 2013 melalui pihak ketiga PT Infomedia Solusi Himanika dengan kontrak kerja sampai Oktober 2014. Namun belum sampai habis kontrak, pihak PT Rlk mengambil-alih karyawan dan telah dilakukan perpanjangan kontrak 3 kali hingga 2017.
Untuk kontrak selanjutnya, kata Ridho, karyawan diberhentikan. Jika ingin kembali kerja harus lewat outsourching pihak ketiga. Karyawan yang dihentikan diberikan pesangon Rp1,5 juta perorang. Tindakan pihak PT Rlk ditolak karyawan dan diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Medan, karena sudah melanggar ketentuan ketenagakerjaan.
"Dinas Tenaga Kerja juga menyatakan, para karyawan tidak bisa disebut sebagai karyawan outsourching dan menyarankan perusahaan memberi pesangon Rp15 juta. Tapi karyawan menuntut pesangon dua kali ketentuan sesuai undang-undang ketenagakerjaan," ungkapnya.
Karena itu, tambah Gerald dan Ridho, para karyawan mengadu dan memercayakan aspirasi kepada Fraksi Partai NasDem untuk diteruskan ke Komisi E DPRD Sumut.
Aspirasi maupun tuntutan karyawan itu diterima langsung anggota FP NasDem HM Nezar Djoeli ST seraya minta PT Rlk agar menyelesaikan persoalan dengan musyawarah mufakat guna mencari solution atau masing-masing pihak diuntungkan. (t/*)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)