Jumat, 23 Februari 2018 - 01:49:24 WIB
KEMEN PUPR TARGETKAN TANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT PADA MARET 2018
Kategori: Ekbis - Dibaca: 2109 kali

Jakarta (SIOGE) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimujono menargetkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan terbentuk pada 23 Maret 2018.

Basuki menerangkan, pemerintah akan fokus untuk membangun dan menjaga kredibilitas BP Tapera yang akan mengelola tabungan dari para peserta. Untuk tahap awal peserta Tapera adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri dan BUMN.

“Untuk membangun kredibilitas BP Tapera, kita akan meleburkan dua lembaga yang sudah ada sebelumnya, yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil dan PT. Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia),” ujar Basuki di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, peleburan dua lembaga tersebut bertujuan untuk membangun kredibilitas BP Tapera, sehingga penerapan selanjutnya bagi pekerja di perusahaan swasta akan lebih mudah. Terkait persiapan peleburan dua lembaga tersebut, hingga saat ini Basuki telah mengintruksikan kepada kantor akuntan publik untuk melakukan audit untuk mengetahui asset dan kewajiban membayar Bapertarum pada tahun ini terutama pada PNS yang pensiun atau pun meninggal dunia.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 2016 tentang Tapera merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia. Tapera adalah tabungan berkala dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Rencananya, setelah audit dari kantor akuntan publik itu rampung dan diterima oleh Kementrian PUPR, maka dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Basuki menjelaskan, untuk penetapan panitia seleksi pembentukan BP Tapera saat ini masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner. Sambil menunggu penyiapan panitia seleksi itu, Basuki mengklaim pihaknya tengah merumuskan rencana kerja dan tugas pokok BP Tapera. Menurutnya, salah satu tugas yang dipertimbangkan pemerintah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah bagi generasi muda.

“Karena generasi milenial itu mungkin keinginannya tidak untuk membeli rumah, namun cukup menyewa. Masalahnya, apakah dimungkinkan adanya prosedur laporan sewanya ke BP Tapera. Untuk itu sedang dibuat penyusunan tugas pokok dan fungsi dari BP Tapera,” ujar Basuki. (t/*)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)