Kamis, 15 Maret 2018 - 01:42:02 WIB
Godfried : Banyak Perda Disahkan Tanpa Naskah Akademik
Kategori: Medan - Dibaca: 2110 kali

Medan (SIOGE) - Banyaknya produk Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD dan Pemko Medan bukan merupakan parameter keberhasilan, apalagi Perda yang tidak disertai dengan peraturan wali kota (Perwal).
Lebih baik Perda yang dihasilkan sedikit namun berkualitas, ujar Anggota DPRD Medan, Drs Godfried Effendi Lubis MM kepada wartawan, Selasa (13/3/2018) menanggapi jadwal Badan Musyawarah (Banmus) yang telah ditetapkan DPRD Kota Medan, yang salah satunya mengagendakan paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan 2018.
Di jadwal itu, tentunya akan ada pembahasan Perda, baik yang baru maupun revisi. "Terus terang, saya tidak setuju banyak kali Perda. Biarlah sedikit, tapi Perda itu berkualitas," ujarnya kepada wartawan.
Jadi, keharusan melahirkan atau menuntaskan sebanyak 21 Perda dalam setahun bukanlah jaminan untuk mensejahterakan rakyat, ujar anggota Komisi D DPRD Medan ini. "Kalau 21 Perda dalam setahun, berarti kalau dirata-ratakan sekitar 2 Perda perbulan. Untuk apa banyak-banyak, toh juga tidak terlaksana dengan baik," katanya.
Bahkan, menurut politisi asal Dapil I ini, semakin banyak Perda justru akan semakin membebani masyarakat. "Jadi, biarlah sedikit tapi berbobot," ujarnya.
Bukti Perda tidak berjalan, dicontohkannya seperti Perda tentang tower. Dari tahun 2013 sejak disahkan, sampai sekarang tidak ada Perwal-nya. Jadi, Perda berjalan tanpa ada Juklak dan Juknisnya, ujarnya lagi.
Disebutkannya, selama 8 tahun menjadi anggota dewan tidak pernah menerima salinan Perwal dari setiap Perda yang disahkan dan sudah diterapkan. Jangankan Perwal, Perda-nya juga tidak ada. Parahnya lagi, Ranperda yang diajukan selama 8 tahun, tidak memiliki naskah akademik. Selain itu jika Ranperda itu menyangkut tentang retribusi, cepat kali Pemko mengajukan, apakah itu Ranperda baru ataupun perubahan. Tapi kalau Renperda menyangkut kesejahteraan masyarakat agak diperlambat, ujar Politisi Gerindra in.
DPRD, bukan alergi terhadap Perda terkait retribusi, karena itu menyangkut terhadap pendapatan daerah untuk pembangunan. Namun harusnya Perda terkait retribusi itu seiring sejalan dengan Perda yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat juga, ujarnya mengakhiri. (s1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)