Kamis, 15 Maret 2018 - 01:42:58 WIB
DPRD Medan Minta Wali Kota Serius Menyikapi Perizinan Usaha di Gedung Centre Point
Kategori: Medan - Dibaca: 2118 kali

Medan (SIOGE) - Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin didesak serius menyikapi perizinan segala jenis usaha di gedung Centre Point. Para pelaku usaha yang tidak menaati peraturan diharapkan ditindak sehingga penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Hal itu dicetuskan Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS saat mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemko Medan yang dihadiri Yusdarlina di ruang Komisi, Selasa (13/3/2018).
Hendra mengaku sangat menyesalkan ketidakhadiran pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemko Medan dan pengelola Centre Point saat RDP padahal sudah diundang. Turut hadir juga anggota dewan lainnya, seperti Boydo HK Panjaitan, Zulkifli Lubis dan Kuat Surbakti.
Pemko Medan jangan hanya berani menindak pelaku usaha kecil saja. Namun pemilik usaha di gedung centre point di Jalan Jawa Medan kendati belum memiliki izin tetapi tidak tersentuh hukum, ujar Politisi Hanura ini lagi.
Hal senada disampaikan Boydo yang menyebutkan, Pemko Medan harus tegas menyikapi soal izin usaha di Centre Point. Seharusnya tidak boleh ada usaha dalam bangunan tidak memiliki izin. Perlu diawasi bangunan yang tidak memiliki izin agar tidak ada transaksi usaha di sana, ujar Politisi PDIP ini lagi.
Sama halnya dengan Kuat Surbakti, persoalan bangunan dan usaha di Centre Point harus diseriusi dan jangan berlarut-larut. Karena akan menjadi preseden buruk bagi Pemko Medan. Sehingga nantinya semua bangunan tidak berkenan mengurus izin usaha.
Sedangkan Zulkifli Lubis menilai, ketidakhadiran pihak Centre Point dan DPMPTSP saat digelar RDP di komisi C merupakan pelecehan terhadap lembaga dewan. Sedangkan tindakan pemilik Centre Point yang terus berkelanjutan membangun tanpa izin dikecam anggota dewan. Tindakan tersebut sama halnya mendirikan pemerintah di atas pemerintah. "Ada yang perlu diperbaiki, sudah jelas tidak ada izin tetapi usaha tetap berjalan," sesalnya.
Untuk itu, Hendra DS selaku pimpinan rapat memutuskan akan dijadwalkan RDP berikutnya dengan menghadirkan pihak Centre Point dan DPMPTSP. (s1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)