Sabtu, 14 April 2018 - 02:36:40 WIB
Partai Demokrat Ajukan PAW ke DPRD Medan, Ketua DPRD : PAW Belum Bisa Diproses
Kategori: Medan - Dibaca: 2130 kali

Medan (SIOGE) - Permohonan pergantian antar waktu (PAW) politisi Partai Demokrat Medan, Amiruddin sudah dilayangkan ke DPRD Medan dan menunggu proses selanjutnya. Dasar pelaksanaan PAW atas nama Parlaungan Simangunsong kepada Amiruddin, sesuai surat pemberitahuan isi Mahkamah Partai No.049/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang menunjuk Amiruddin sebagai anggota terpilih DPRD Medan periode 2014-2019 menggantikan Parlaungan dari Dapil I Medan.
Dalam keterangan pers-nya, Kamis (12/4/2018) Amiruddin mengatakan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara (SPIP) Mahkamah Partai Demokrat itu ditandatangani Hakim Ketua Mahkamah Partai Demokrat Amir Syamsudin dan Yosef B Badeoba selaku Panitera, serta diterima pada 17 November 2015.
Setelah SPIP diterbitkan, Komisi Pengawas Partai Demokrat juga menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat No.32/KOMWAS.PD/XII/2015 perihal arahan lanjutan atas SPIP Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Mahkamah Partai Demokrat. Dalam surat Komwas tersebut ada sembilan poin yang disampaikan, ujarnya lagi.
Sesuai prosedur, terangnya, Parlaungan sudah melayangkan gugatan ke PN Medan dan telah dikeluarkan putusan bahwa permohonan keberatan itu tidak dapat diterima dan menghukum permohonan. Sampai tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung juga permohonannya ditolak tertanggal 25 Juli 2016. "Berdasarkan proses hukum yang sudah inkrah itu, Ketum SBY dan Sekjend Hinca Panjaitan mengeluarkan SK DPP Partai Demokrat No.78/44K.DPP PD/II/2018 tanggal 9 Pebruari tentang PAW,” katanya.
Surat dari DPP juga telah diteruskan ke DPC Demokrat Medan dan sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Ketua DPRD Medan No.008/DPC.PD/MDN/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
Setelah semua proses hukum dilakukan, Amiruddin yakin pimpinan DPRD Medan akan segera mengambil keputusan untuk menindaklanjuti PAW tersebut. “Saya juga meminta kepada para pemangku kepentingan dalam proses penerbitan SK sebagai anggota DPRD Medan PAW periode 2014-2019, untuk sama-sama bekerjasama melaksanakan putusan partai," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung saat dikonfirmasi via selularnya mengakui sudah menerima surat permohonan PAW dari DPC Partai Demokrat. Namun sesuai dengan ketentuan undang-undang, pihaknya belum bisa memproses PAW tersebut karena masih ada gugatan secara perdata terhadap partai dari pihak Parlaungan ke pengadilan .
PAW sudah dapat dilaksanakan kalau semua keputusan hukum dan partai, sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sementara dalam kasus ini, masih ada upaya hukum yang dijalani salah satu pihak, sehingga pihaknya tidak berani memprosesnya secara lanjut, sampai nanti tidak ada lagu upaya hukum dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.
"Menurut Undang-undang memang seperti itu. PAW bisa dilakukan ketika sudah ada surat dari partai dan punya kekuatan hukum tetap. Setelah semua terpenuhi, DPRD wajib memprosesnya," ujar politisi PDIP itu seraya menambahkan, sesuai ketentuan UU, PAW tidak bisa dilakukan lagi terhitung 6 bulan sebelum masuk Pemilu 2019. (s1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)