Rabu, 08 Agustus 2018 - 23:41:37 WIB
DPRD Medan Usulkan Inisiatif Ranperda Larangan Penggusuran
Kategori: Medan - Dibaca: 2105 kali

Medan (SIOGE)- Saat ini DPRD Medan mengusulkan inisiatif Ranperda tentang larangan penggusuran rumah penduduk tanpa penyediaan rumah pengganti. Namun sebelum draft Ranperda itu disampaikan, terlebih dahulu anggota DPRD Medan selaku pengusul menyampaikan penjelasan lewat paripurna, Senin (6/8/2018).
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH salah seorang pengusul sekaligus yang menyampaikan penjelasan Ranperda tersebut mengatakan, adapun dasar hukum dan rujukan Ranperda yakni UUD 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No 39 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2005, UU No 12 Tahun 2005, UU No 17 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 22 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, Permen No 43 Tahun 1993, Permen 34 Tahun 2006, Permen No 6 Tahun 2010, Permen No 2 Tahun 2009, Permen No 13 Tahun 2011 dan Pasal 2 Tata Tertib DPRD Medan No 171/3749.
Disampaikannya, ke depan dalam penataan kota Medan tentang penggusuran rumah penduduk diharapkan bersinergi dengan Ranperda RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR), sehingga dapat tercipta kehidupan yang layak dan humanis.
DPRD Medan melarang penggusuran warga yang bermukim di atas lahan milik Negara juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanpa menyiapkan rumah pengganti bagi masyarakat yang tergusur.
"Penggusuran secara paksa tentu saja menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara kemanusiaan dan hak azasi manusia yang dilindungi undang-undang. Seringkali mengakibatkan bentrok fisik," ujarnya saat membacakan pengantar draf Ranperda tersebut.
Tingginya pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan kurangnya ketersediaan lahan perumahan berdampak banyak warga yang menempati aset pemerintah juga mendirikan rumah di atas jalur kereta api yang sudah lama tak aktif.
Pemukiman liar di jalur kereta api yang tidak aktif dan kawasan bantaran sungai jelas bertentangan dengan hukum. Jika digusur, warga akan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, harus ada jalan keluar (solusi) yang tepat memindahkan penduduk ke tempat yang sudah disediakan. "Sehingga penataan kota tidak menimbulkan dampak buruk," katanya. Pemko Medan harus memikirkan kehidupan masyarakat, sehingga tidak menjadi korban penggusuran.
Dalam draf Ranperda disebutkan larangan penggusuran warga yang menempati tanah milik Negara dan tanah milik PT Kereta Api Indonesia yang akan digunakan untuk program pembangunan. Pemindahan rumah penduduk yang terdampak program pembangunan dilakukan dengan relokasi melalui perencanaan, sosialisasi, kesepakatan, pemberian ganti rugi, penyediaan rumah pengganti dan kompensasi.
Akan tetapi, masyarakat terdampak relokasi berhak memperoleh ganti rugi atas tanah dan atau bangunan yang dapat membuktikan alas haknya.
Disebutkan juga, Pemko Medan wajib menyediakan rumah pengganti bagi masyarakat yang terdampak. Rumah pengganti yang memenuhi syarat rumah sehat, ketersediaan air bersih dan listrik. Rumah pengganti dapat dibeli atau disewa. Pembangunan rumah pengganti dibebankan pada APBD.
Sementara itu salah satu anggota pengusul lainnya, Drs Hendrik H Sitompul MM mengatakan, salah satu tujuan Ranperda yakni bila dilakukan penggusuran, tentu berakibat kehilangan tempat tinggal bagi yang digusur. Maka solusi yang tepat dan diatur dalam Perda nantinya, dengan cara pemindahan yang digusur sekaligus penyediaan tempat baru sehingga program pemerintah terhadap penataan kota tidak berdampak buruk.
Selain itu, Pemko Medan sebagai pemangku kepentingan harus memikirkan kehidupan masyarakat yang digusur. Sehingga para korban yang digusur tidak menjadi gelandangan dan pengemis di pinggir jalan. Karena selama ini penggusuran yang mengatasnamakan pembangunan kerap berdampak buruk dengan terganggunya hak hidup korban.
Ditambahkannya, penggusuran paksa yang terjadi selama ini di kota Medan selalu menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara kemanusiaan dengan hak azasi manusia. "Ke depan kita harapkan untuk penataan, dapat lebih humanis demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya mengakhiri (s1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)