Senin, 10 September 2018 - 13:12:10 WIB
Demokrat Tak Solid Dukung Prabowo - Sandi
Kategori: Nasional - Dibaca: 1749 kali

Jakarta (SIOGE) - Partai Demokrat setengah hati mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019. Setelah menyerang Prabowo-Sandi dengan isu mahar Rp 500 miliar, kini para pengurus di provinsi terungkap tak solid mendukung duet Gerindra tersebut.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkap ada 7 DPD atau pengurus provinsi yang menyatakan sikapnya memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pemilu 2019.
Sebanyak 4 di antaranya justru akan diberi dispensasi, alias dibebaskan dari sanksi organisasi karena dalih di provinsi tersebut bukan lumbung Prabowo-Sandi. 
"Secara umum, dari 34 provinsi yang melakukan Rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo dan 7 provinsi meminta berkoalisi dengan Pak Jokowi, tapi tidak signifikan. Artinya, perimbangan suaranya antara 51-49 persen," kata Ferdinan di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jaksel, Minggu (9/9/2018).
"Hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali. 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen, yang memang menghendaki mendukung Pak Jokowi. Jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertiimbangkan dispensasi khusus," lanjut dia.
Ia menyebut, salah satu wilayah yang hampir pasti mendapat keistimewaan tersebut adalah Papua dan Sulawesi Utara. Sebab, menurutnya, suara Jokowi di kedua daerah tersebut masih menjadi mayoritas.
"Nah, ini nanti akan kami pertimbangkan dispensasi-dispensasi khususnya," ujar Ferdinand.
Tak hanya soal lumbung suara, pengurus provinsi juga akan diberi dispensasi karena DPP membutuhkan dukungan pengurus wilayah untuk kemenangan di Pileg 201(. DPP enggan mengambil risiko jika DPD diberi sanksi.
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menilai pemberian dispensasi tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, memang tak hanya soal pilpres saja, Partai Demokrat juga harus fokus di pemenangan Pileg 2019.
"Kan ada suara partai yang harus diperhitungkan supaya enggak hilang, kan kita perlu untuk pileg. Jadi (soal dispensasi) sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah kita. Jadi tidak main dua kaki, bukan," jelas Andi.
Menurut Andi, memang ada beberapa daerah yang bukan merupakan basis suara Prabowo-Sandi seperti Bali, NTT, dan Papua. Sehingga, jika daerah-daerah tersebut lebih memilih mendukung pemerintah, hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah penghianatan.
"Kalau namanya penghianatan dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo kita enggak dukung dia. Itu baru penghianatan. Karena kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksibel. Movement aja gerakan yang fleksibel. Jadi masih bisa dibicarakan," tegas dia.
Lipsus, Prabowo Tersandera, Partai Gerindra Prabowo Subianto, SBY
Sikap main dua kaki pengurus Demokrat itu membuat partai koalisi (PKS-PAN) mengernyitkan dahi. Begitu juga sang kandidat. Bakal cawapres Sandiga Uno, bahkan terang menyebut urusan Pileg dan Pilpres adalah satu kesatuan. Tidak bisa ingin menang Pileg tapi mengabaikan Pilpres,
"Bagi kami, dalam hal koalisi sudah satu, sudah jelas, kebijakan partai masing-masing harusnya sejalan antara pilpres, pileg, tingkat dua (DPD kab/kota), tingkat satu (DPD provinsi) juga," ucap Sandi, Minggu (9/9). 
Keputusan kader tentunya berbeda-beda, bisa kita pahami, organisasi kan punya mekanisme sendiri, kita serahkan ke masing-masing partai," imbuhnya.
Sementara politikus PKS Mardani Ali Sera berharap Demokrat bisa memperjelas masalah tersebut.
"Kami tentu menyerahkan kepada teman-teman Demokrat karena itu urusan internal. Teman-teman Demokrat tentu lebih paham bagaimana mengelola partai karena menurut saya Demokrat punya alasan bisa membuat seperti itu," ucap Mardani.(k/s1)




Isi Komentar :
Nama :
Komentar
 
 (Huruf Apa Itu ?)