Kebocoran PAD Miliaran Rupiah, DPRD Medan Minta Wali Kota Evaluasi ASN Bermental "Mafia Bangunan"
11 Maret 2021 - 16:08:42 WIB | Dibaca: 3084x
Medan (SIOGE) - Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH minta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution segera melakukan evaluasi terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermental “mafia bangunan” dan kerap melakukan pungutan liar (Pungli).
“Disinyalir terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan miliaran rupiah setiap tahunnya dari sektor retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB),” ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).
Hal itu ditegaskannya berdasarkan pantauan Komisi IV terhadap sejumlah bangunan bermasalah yang terus dibangun walaupun tanpa SIMB beberapa waktu lalu.
Parahnya, bangunan yang tidak memiliki SIMB itu bisa berdiri tanpa ada tindakan dari dinas terkait maupun lurah dan Kepling. Bahkan, bangunan yang sudah pernah ditindak “bongkar cantik” malah kembali dibangun tanpa revisi SIMB. “Itu kan pelecehan terhadap Pemko Medan,” sebut Politisi PDI Perjuangan itu.
Melihat kondisi itu, diharapkannya agar ada tindakan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap bawahannya yang bekerja tidak benar. “Saat ini bangunan bermasalah menjamur di Kota Medan tanpa ada tindakan tegas dari OPD terkait. Bangunan menyalah sengaja “dipelihara” untuk kepentingan pribadi oknum,” sebut Bendahara F-PDI Perjuangan itu dengan nada kesal.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV Drs Daniel Pinem yang menyebutkan banyak pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Namun petugas Satpol PP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang (PKPPR), lurah dan Kepling terkesan melakukan pembiaran bangunan yang menyalah tanpa SIMB serta melanggar estetika kota.
“Perlu dilakukan evaluasi jabatan bagi yang bermental Pungli di OPD jajaran Pemko. Bangunan tanpa izin tetap berdiri dan ada kesan pembiaran,” sebut Sekretaris F-PDI Perjuangan DPRD Medan itu.
Disebutkannya, kinerja Dinas PKPPR dan Satpol PP tidak maksimal dalam mengawasi pembangunan di Kota Medan. Padahal kelemahan pengawasan sangat berdampak terhadap terjadinya kebocoran PAD.
Disinyalir banyak oknum yang bermental Pungli untuk memperkaya diri sendiri masih bercokol di dinas terkait. Pejabatnya tidak serius menata Kota Medan dan meningkatkan PAD. Hal ini harus disikapi Wali Kota Medan,” tegasnya. (s1)