28 Agustus 2022 - 22:46:27 WIB | Dibaca: 2947x

Medan (Sioge) - Warga Medan Amplas keluhkan masalah biaya pendidikan anak-anak mereka yang tidak didapatkan. Bahkan ada anak yang dari SD sampai tamat SMA tidak pernah mendapatkan bantuan dana bantuan Pendidikan.

“Anak saya sudah kelas XII namun sampai kini belum ada bantuan pendidikan dari pemerintah seperti KIP. Dari SD anak saya tidak pernah mendapatkan biaya itu, padahal sudah berulangkali diusulkan,” ujar salah seorang warga Harjosari Medan Amplas Nurhayati saat mengikuti Reses II Tahun ke-3 yang diselenggarakan Anggota DPRD Medan David Roni G Sinaga SE, Sabtu sore (27/8/2022) di Jalan Garu VI Kelurahan Harjo Sari 1 Kecamatan Medan Amplas.

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Yanti yang mempertanyakan kenapa siswa sekolah swasta sulit mendapatkan bantuan KIP dari pemerintah. S Malau, warga Garu C juga mempertanyakan dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Warga lain bisa mendapatkan bantuan KIS, BPJS PBI dan Bansos lainnya, sedangkan dirinya sama sekali tidak mendapatkan.  

Menjawab itu, perwakilan Dinsos Medan yang hadir mengatakan KIP ini merupakan program pemerintah pusat dan wewenangnya juga diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Dinsos hanya membantu menyambungkan ke Kementerian Pendidikan. Prosesnya, warga yang merasa kurang mampu bisa mengambil SKTM dari kelurahan, kemudian melengkapi data pribadi dan KK.

Nanti pihak Dinsos akan menyerahkannya ke pemerintah pusat untuk divalidasi. Selain itu, warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, mungkin tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau ada warga yang merasa kurang mampu dan belum masuk dalam DTKS, bisa menghubungi Kepling atau lurah setempat,” ujarnya.

Sementara itu, David Roni G Sinaga yang merupakan Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan warga yang masih kesulitan mengurus bantuan apapun, termasuk belum masuk dalam DTKS, bisa menghubungi pihaknya agar dibantu.  

Kepada pihak Pemko Medan, Ketua BAPERA Kota Medan ini menyatakan, hendaknya pemerintah kembali ke fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Adanya pemerintah dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal administrasi dan lainnya. “Jangan hanya anggota dewan saja baru dibantu,” ujarnya mengakhiri.  

Sebelumnya, pada pagi harinya, reses juga dilaksanakannya di Jalan Perjuangan Tuba 4 Ujung Kelurahan Tegal Sari Mandala 3 Kecamatan Medan Denai. “Reses kali ini dibuat dalam 2 sesi agar tidak terlalu banyak warga yang berkumpul," tukas Sinaga. (S1)