10 April 2023 - 10:00:24 WIB | Dibaca: 2734x

Medan (Sioge) - Warga Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor mohon agar ketersediaan darah di rumah sakit (RS) cukup, karena ada warga yang setiap bulan butuh darah karena penyakit yang dideritanya.

“Ada permohonan untuk membantu tetangga saya. Anaknya yang pertama setiap bulan harus tambah darah kena menderita penyakit Talasemia. Setiap bulan harus tambah darah 4 kantong,” keluh Marinda Br Sipayung saat menghadiri Sosialisasi Perda Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem saat menyosialisasikan Perda  Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Sabtu sore (8/4/2023) di Jalan Lingga Raya Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor yang dihadiri ratusan warga.

Disebutkannya, sering kali darah yang dibutuhkan anak itu tidak ada didapatkan dengan alasan kosong. Sang ibu kerjanya serabutan dan tidak mampu mengobati anaknya. Selain anak yang pertama, anak keduanya juga terlihat kurus dan setelah dicek ke RS, ternyata HB nya 3 dan setelah dirawat di RS H Adam Malik naik menjadi 4 dan perlu paling tidak 5 kantong darah.

Anehnya, keluarga ini malah tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Termasuk bantuan PKH dari pemerintah tidak didapatkannya. “Kami mohon pak, sebagai rasa kemanusiaan, kalau ada dana dari pemerintah agar stok darah tetap ada di RS agar warga kami tidak kesulitan mencarinya,” ujarnya.

Warga lainnya, Dahlia br Sihombing mengeluhkan pelayanan kesehatan di klinik dan Pukesmas Kwala Bekala karena ditagih bayaran saat berniat mengecek darah dan gula, padahal dia peseeta BPJS Kesehatan.

Begitu juga Delia br Gultom warga Kwala Bekala pertanyakan bantuan yang dinilainya tidak tepat sasaran ke warga tak mampu. "Banyak warga tak mampu tidak dapat PKH. Tapi anehnya ada warga yang berkecukupan dan tidak ada anak sekolah malah dapat program PKH," ungkapnya.

Menanggapi itu, Daniel Pinem berharap kepada warga Kota Medan dapat memahami muatan pelayanan kesehatan yang ada di Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, karena bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan diharapkan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga, terutama Puskesmas. Karena ada keluhan warga terhadap pelayanan di Pustu Kwala Bekala masih kurang baik.

"Sekarang tidak susah melapor. Bila ada pelayanan kesehatan yang kurang baik silahkan laporkan, karena Wali Kota Medan Bobby Nasution akan langsung menanggapi laporan warga," sebut Politisi PDI Perjuangan ini.

Terkait keluhan Br Sipayung itu, Pinem mengaku prihatin dengan kondisi warga tersebut. Karenanya, pihaknya memastikan akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak RS serta Puskesmas terkait masalah itu.

Perwakilan Dinkes Medan sekaligus Kapus UPT Medan Johor dr Eryanti Siregar mengajak warga memanfaatkan Puskesmas untuk pelayanan kesehatan. "Kami di puskesmas menjamin dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang bisa dipergunakan warga," katanya seraya juga mengajak warga untuk memanfaatkan peogram UHC Pemko Medan yakni berobat dengan menggunakan KTP dan KK Kota Medan.

Pihaknya juga akan memastikan untuk membenahi pelayanan di Pustu Kwala Bekala. "Saya mewakili Pustu Kwala Bekala mohon maaf apabila pelayanan yang diberikan masih kurang baik, saya akan segera membenahinya," ucapnya.

Sementara perwakilan BPJS Kesehatan Feri Sinaga menjelaskan program UHC JKMB sudah berjalan baik dan banyak warga Medan yang telah mempergunakan program ini. "Bagi warga yang ingin menggunakan program ini, cukup membawa KTP atau KK Kota Medan lalu datang berobat awal ke Puskesmas. Bila dianggap urgen akan dirujuk ke RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Program ini hanya diperuntukkan bagi warga Kota Medan," ujarnya.

Perwakilan Dinsos Rinaldy Sitorus memastikan bila tidak ada anak sekolah maka tidak berhak dapat PKH. "Saya minta data warga tak mampu tersebut, kita akan cari tahu kenapa bisa seperti ini. Saya harap masalah ini diperhatikan pendamping PKH di Kelurahan Kwala Bekala," tegasnya.

Terkait keluhan Dahlia br Sihombing, Feri Sinaga memastikan semua penyakit dicover BPJS, kecuali akibat kekerasan dan perawatan estetika. Untuk pengecekan gula darah dicover BPJS Kesehatan, tapi harus ada rekomendasi dokter. Kecuali pemeriksaan atas keinginan sendiri, bukan rujukan dari dokter.  

Sebelumnya, Staf Ahli F-PDI Perjuangan DPRD Medan Ir Waldemar Sihombing menerangkan Perda Sistem Kesehatan ini harus benar-benar melindungi seluruh warga Medan. "Makanya sekarang Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga," ucapnya.

Salah satunya dengan menambah RS, dimana baru-baru ini Wali Kota Medan meresmikan RSUD H Bachtiar Djafar di wilayah Medan Utara. Diharapkan dengan bertambahnya rumah sakit ini dapat mempermudah warga mendapatkan pelayanan rumah sakit.

Begitu juga terhadap pelayanan puskesmas, lanjut Waldemar lagi, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan puskesmas, agar warga benar-benar dapat terlayani dengan baik.

"Upaya peningkatan pelayanan ini juga ditunjang dengan penambahan anggaran kesehatan setiap tahun yang dianggarkan DPRD Medan melalui Badan Anggaran. Pada tahun 2021 anggaran kesehatan Rp 884 miliar lebih, tahun 2022 Rp 900 miliar lebih dan tahun 2023 Rp 950 miliar lebih. Anggaran ini untuk kesehatan warga Medan, mari dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya. (S1)