21 Mei 2023 - 23:37:48 WIB | Dibaca: 2744x

Medan (Sioge) – Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kampung Susuk khususnya di Jalan Pembangunan Lingkungan VIII menjadi keluhan warga.

“Saat kami melapor kepada aparat kepolisian memang diterima, namun tidak ada tindakan apa pun hingga kini. Akibatnya kawanan maling semakin nekat dan lebih leluasa melaksanakan aksinya,” ujar salah seorang warga Rodiati Sembiring saat mengikuti Reses Sidang Masa Sidang II Tahun Keempat TA 2023 yang digelar Anggota DPRD Medan, Drs Daniel Pinem di Jalan Abdul Hakim Gang Susuk IV Kecamatan Medan Selayang yang dihadiri ratusan warga.

"Tolonglah kami di Lingkungan 8 Jalan Pembangunan ini, agar keamanannya ditingkatkan. Karena sudah hilang sepeda motor, tapi saat kami melapor ke Kepling dan Polsek Sunggal tidak ada tindak lanjutnya. Justru Curanmor semakin marak," keluhnya. (S1)

Selain itu warga juga mengeluhkan persoalan sarana air bersih milik PDAM Tirtanadi yang sangat sulit didapatkan. Padahal setiap bulan warga membayar iuran.

Abdi Tarigan, warga Jalan Flamboyan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan juga mengeluhkan kemacetan di kawasan Pasar Melati. Diharapkannya,  pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Medan dapat menempatkan personilnya di kawasan tersebut untuk mengantisipasi kemacetan.

"Tolong kepada Dishub Kota Medan dapat menempatkan personilnya di kawasan Pajak Melati, terutama di persimpangan yang dekat dengan SMA St Yosep. Jika memang Dishub tidak punya personil ya dipasang saja lampu merah atau traffic light," pintanya seraya menyebutkan, akibat kemacetan tersebut membuat aktifitas warga tergangu.

"Untuk menempuh jarak kurang lebih 10 meter saja, bisa berjam-jam karena macet. Harus ada personil Dishub di sana," ujarnya. Selain itu, diharapkannya ketegasan Dishub untuk menertibkan juru parkir liar di pinggiran jalan.

Selain itu, warga juga mengeluhkan masalah pelayanan BPJS Kesehatan hingga bantuan sosial yang tidak merata. "Saya seorang ibu single parent memiliki anak dan orangtua yang telah Lansia. Tapi, kenapa tidak ada bantuan, terutama untuk orangtua saya yang telah Lansia," pinta Efritiawati Bangun.

Menyingkapi keluhan warga, Lurah PB Selayang I, Rangga KS berharap adanya kesadaran warga untuk meningkatkan keamanan bagi lingkungan dengan mengaktifkan kegiatan ronda bersama.

"Masalah keamanan memang diperlukan kesadaran warga. Pada tanggal 31 Maret di kawasan ini maling ada ditangkap jadi kenapa tidak kita aktifkan Siskamling karena di beberapa kawasan telah berjalan," ucapnya.

"Jika kita harapkan polisi saja, tugasnya bukan satu lingkungan saja atau berharap Kepling pun sama. Karena sepeda motor Kepling saja pun dicuri, jadi kesadaran bersama dibutuhkan," tegasnya.

Plt Camat Medan Selayang AM Siregar yang juga merupakan Kabag Tapem yang hadir saat itu sependapat dan siap memberikan suport kepada warga. Namun, tak lupa dirinya menyampaikan bahwa Wali Kota Medan Bobby Nasution akan melakukan tahapan program di kawasan tersebut mulai dari pembuatan kolam rentensi untuk mengatasi banjir di kawasan Jalan Dr Mansyur dan pengaspalan.

Anggota DPRD Kota Medan, Daniel Pinem juga sependapat dengan hal tersebut. "Soal lingkungan yang rawan maling bagaimana pun diperlukan kesadaran dari pada warga. Segera aktifkan Siskamling yang nantinya akan disuport pihak kelurahan dan kecamatan," katanya.

"Terkait pengaspalan, kita berikan apreasi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution melalui UPT Medan Selatan yang telah melakukan pengaspalan di beberapa ruas jalan. Juga pembuatan kolam rentesi dan pembuatan gorong-gorong mengatasi banjir di Kecamatan Medan Selayang termasuk pembangunan sentra UMKM di USU. Ini kiranya dapat dimanfaatkan warga nantinya untuk peningkatan ekonomi masyarkat," ujar Sekretaris F-PDI Perjuangan DPRD Medan itu.

Terkait dengan persoalan air bersih, akan disampaikan kepada F-PDI Perjuangan DPRD Sumut. "Perumda PDAM atau PDAM Tirtanadi berada di naungan Pemprovsu," katanya.

Untuk keluhan warga, pihaknya akan menampungnya dan memasukkannya ke dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD Medan yang akan disampaikan dalam sidang paripurna. (S1)