16 Juni 2025 - 20:36:53 WIB | Dibaca: 2148x

Medan (Sioge) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan mengoperasionalkan Sekolah Rakyat (SR) Medan pada Juli 2025 mendatang.

Nantinya, SR Medan yang dipusatkan di gedung Sentra Bahagia yang terletak di Jalan Pancing Medan itu akan menampung 100 siswa setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede mengatakan bahwa SR Medan akan dioperasikan pada Juli 2025 mendatang.

"Ya, Dijadwalkan pada Juli 2025 SR Medan akan dioperasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Nantinya saat ini ada kuota untuk 100 siswa (setingkat SMP)  yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Program Keluarga Harapan (PKH)," katanya Senin (16/6/2025).

Dikatakan, 100 siswa nantinya akan dibagi ke dalam 4 rombongan belajar (rombel).

Masih kata Dedy Pardede, 100 siswa yang ditampung di SR akan tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis.

"Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi," pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan Binsar Simarmata berkomentar dan menyebut SR Medan dinilai masih belum terlalu urgent dioperasionalkan di Medan.

Apalagi, berdasarkan informasi yang diperoleh dan diketahuinya untuk meng

pendanaan Sekolah Rakyat digadang-gadabf akan memakan dana berkisar Rp150 miliar per lokasi per tahun yang dananya bersumber dari APBN dan dana CSR perusahaan swasta.

"Saya rasa, SR Medan masih belum terlalu mendesak di Medan. Apalagi kalau benar untuk operasional SR akan memakan dana hingga Rp 150 Miliar per tahun mending dana itu digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak yang ada di Medan," katanya.

Politisi Perindo itu justru lebih mendorong agar gelontoran dana untuk SR itu bisa digunakan untuk membangun atau menambah jumlah sekolah negeri di setiap Kecamatan di Medan  khususnya di Kecamatan yang padat penduduk seperti di Kawasan Medan Utara.

"Kalau saya ditanya, saya lebih setuju bila pendanaan itu lebih baiknya dialihkan untuk membangun atau menambah sekolah negeri di Medan. Dan pengelolaan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan," pungkasnya.(*)