21 Januari 2026 - 05:16:07 WIB | Dibaca: 2394x

Medan (Sioge) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Medan menyatakan mendukung dan menyetujui usulan perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Medan, Selasa (23/12/2025).

Pandangan fraksi disampaikan oleh Margaret M.S. selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai perubahan tata tertib diperlukan karena sejumlah ketentuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam kegiatan yang bersifat edukatif, konsultatif, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu disempurnakan, antara lain penegasan mekanisme rapat, penyusunan agenda kerja DPRD, pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), serta hubungan kerja antar alat kelengkapan DPRD Kota Medan.

Selain itu, fraksi menyoroti ketentuan terkait sosialisasi wawasan kebangsaan serta mekanisme pengharmonisasian Ranperda yang dinilai kurang tepat dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya perubahan tata tertib untuk memberikan landasan hukum bagi DPRD Kota Medan dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, mengingat belum adanya regulasi lokal yang mengatur pendidikan ideologi secara sistematis.

“Perubahan ini penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan ideologi bangsa, sekaligus mempertegas komitmen DPRD dalam mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berwawasan kebangsaan, religius, dan berkeadaban,” ujar Margaret.

Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan segera melakukan pembahasan dan penyempurnaan perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan fraksi tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus, S.MAP, dan Sekretaris Paul Me Anton Simanjuntak, SH.(*)