15 Desember 2019 - 11:16:14 WIB | Dibaca: 3949x

Bangkok(SIOGE) - Ribuan orang turun ke jalanan Bangkok dalam mengecam pembubaran sebuah partai oposisi. Pedemo menilai Future Forward Party (FFP) dibubarkan karena berseberangan dengan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Unjuk rasa pada Sabtu 14 Desember terjadi beberapa hari usai Komisi Pemilihan Umum Thailand menggelar voting untuk membubarkan FFP.
Menurut laporan Al Jazeera, dikutip dari ANI, Minggu 15 Desember 2019, Komisi membubarkan partai tersebut karena dinilai telah melanggar aturan pemilu terkait pendanaan. FFP disebut telah menerima dana pinjaman dari ketua partai, miliarder Thanathorn Juangroongruangkit.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad
Kasus pelanggaran dana pemilu FFP ini kini telah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi Thailand.
Dibentuk pada 2018, FFP mengejutkan sejumlah pengamat karena berhasil meraih peringkat ketiga dalam pemilu Maret lalu. Dalam pemilu itu, Prayuth Chan-ocha yang merupakan mantan jenderal kembali berkuasa sebagai PM dari kalangan sipil.
FFP menuduh pemilu saat itu dipenuhi kecurangan dan didesain untuk memenangkan Prayuth Chan-ocha.
"Hari ini adalah saatnya kita memperlihatkan kekuatan, sehingga dapat menginspirasi banyak orang di masa mendatang," ucap Thanathorn ke ribuan pengunjuk rasa.
"Kita semua berada di sini untuk melakukan uji coba. Prayuth, Anda tidak perlu terlalu khawatir saat ini. Aksi sebenarnya akan berlangsung bulan depan," tambah dia. Thanathorn dikenal sebagai kritikus keras Prayuth.
Dijaga sejumlah aparat keamanan, unjuk rasa di Bangkok tersebut diyakini sebagai yang terbesar sejak kudeta militer di Thailand pada 2014.
Sejumlah demonstran membawa spanduk yang berisi seruan untuk dilakukannya perubahan di tubuh pemerintah Thailand. Sebagian pedemo lainnya meneriakkan slogan seperti, "singkirkan kediktatoran! biarkan demokrasi hidup!"
Beberapa analis politik menilai pembubaran FFP terjadi karena pemerintahan PM Prayuth merasa terancam oleh Thanathorn dan partainya.
Akhir bulan lalu, status anggota parlemen Thanathorn dicopot usai Mahkamah Konstitusi Thailand menyebut dirinya telah melanggar aturan pemilu terkait masa kampanye. Thanathorn membantah semua tuduhan.
Pemerintahan PM Prayuth telah melayangkan 28 gugatan hukum terhadap FFP sejak partai itu dibentuk pada Maret 2018. Thanathorn juga telah menghadapi sejumlah tuntutan, salah satunya mengenai penghasutan.(md)