24 Juni 2026 - 06:14:56 WIB | Dibaca: 2114x

MEDAN (Sioge) - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kota Medan mulai berdampak serius pada sektor ekonomi. Antrean panjang kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, memicu kemacetan parah yang melumpuhkan aktivitas distribusi logistik dan usaha masyarakat sekitar.

Masalah ini menjadi perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hj Sri Rezeki. Politisi PKS tersebut mengaku kerap terjebak kemacetan di kawasan itu dalam beberapa hari terakhir.

"Antrean truk logistik dan angkutan umum yang meluber ke bahu jalan ini sangat mengganggu arus transportasi umum serta roda perekonomian masyarakat. Truk bertonase besar mengantre sampai memakan badan jalan, ini yang membuat masalah besar," ujar Sri Rezeki, Senin (22/6/2026).

Ditengarai kelangkaan solar di SPBU ini juga dipicu oleh berkurangnya pasokan atau keterlambatan pengiriman dari pihak penyalur. Selain itu, lonjakan permintaan juga terjadi akibat adanya disparitas harga setelah kenaikan harga Pertamax, yang membuat banyak pengendara beralih ke produk subsidi seperti Pertalite dan Solar. Fenomena panic buying turut memperburuk penumpukan antrean.

"Dampak dari kemacetan ini mengganggu sektor ekonomi. Ada pengiriman barang yang terhambat, ada pekerja atau pebisnis yang terjebak kemacetan sehingga menurunkan produktivitas, biaya operasional juga membengkak," tukas dewan Komisi III ini. 

Lebih lanjut, Sri Rezeki mendesak PT Pertamina untuk segera mengevaluasi jalur distribusi dan menambah jaminan pasokan BBM bersubsidi. Legislator Dapil IV ini juga meminta pengelola SPBU lebih disiplin menerapkan sistem pelayanan digital seperti QR Code serta memperpanjang jam layanan guna mengurai penumpukan kendaraan.

"Kita meminta agar masalah ini segera diatasi, jangan dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

Warga dan pengguna jalan setempat turut berharap pengawasan ketat segera dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu. (*)