09 September 2019 - 09:48:15 WIB | Dibaca: 2451x

Medan (SIOGE) - Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang berjanji akan menyejahterakan para guru tidak tetap atau honor pada 2020 mendatang mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPRD Medan Surianto SH. Pasalnya, masih banyak guru honor yang ada di daerah-daerah seperti Kota Medan menerima upah yang sangat tidak layak.
Tidak usah bicara Sumatera Utara, di Kota Medan saja masih banyak ditemui guru honor yang menerima gaji Rp.300 ribu per bulan, ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/9) menanggapi nasib para guru honor di Kota Medan saat ini. Apakah angka itu bisa dijadikan sandaran hidup? Kalau Menteri Pendidikan sudah wacanakan itu, seharusnya kebijakan itu didukung, ujar Ketua F-Gerindra DPRD Medan itu.
Disebutkannya, bantuan Pemko Medan sebesar Rp.15 miliar yang sudah disahkan pada tahun lalu saja sampai dengan saat ini masih belum jelas progresnya. Sebab, dari informasi yang diterima, pola pendistribusiannya masih belum mengacu pada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
"Waktu itu Komisi II DPRD Medan sepakat bantuan Rp.15 miliar yang bersumber dari APBD Pemko Medan itu dibagi sesuai masa kerja para guru honor. Faktanya, ada juga guru honor yang mengaku menerima tidak sesuai harapan. Padahal dia sudah lebih dari 10 tahun mengajar. Temuan ini membuktikan Disdik Medan tidak konsisten," sebutnya.
Surianto yang akrab disapa Butong itu bersama Komisi II DPRD Medan berharap Dinas Pendidikan Kota Medan segera membahas kelayakan penambahan gaji para guru honor sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam pembahasan beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji meratakan kesejahteraan para guru pada 2020 nanti. Guru honorer akan digaji melalui dana alokasi umum (DAU) bukan melalui dana kolektif lagi. Di mana dana tersebut tunjangannya akan sama dengan aparatur sipil negara (ASN). Dan ia pun berharap tahun depan wacana tersebut dapat direalisasikan. (s1)