13 Februari 2020 - 15:19:07 WIB | Dibaca: 3649x

Jakarta (SIOGE) - Menko Polhukam Mahfuf Md mengatakan penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Kepulauan Riau (Kepri) turut dibahas dalam pertemuan dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Menurut Mahfud, pemerintah daerah, pihak gereja, dan tokoh masyarakat setempat telah bermusyawarah.
"Itu sebenarnya udah nggak ada apa-apa, sudah selesai di sana, jadi itu sudah terjadi kesepakatan antara semua pihak. Pihak gereja, pihak bupati, pihak forum umat Islam, sudah datang ke kantor Menteri Agama tanggal 12," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Hasil kesepakatan yakni, lanjut-tidaknya renovasi gereja menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang. "Mereka sudah bersepakat menjaga kondusifitas daerah, sambil menunggu putusan peradilan tata usaha negara," ujarnya.
Mahfud melanjutkan, pejabat daerah dan masyarakat setempat telah sepakat berdamai dan menjaga suasana kondusif.
"Bahkan kami sedang rapat, dikirimi (informasi) dari daerah sedang ada deklarasi damai di sana, antara kelompok-kelompol gereja dengan kelompok-kelompok bersama pemda setempat," lanjut Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung masalah perusakan 'musala' di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurutnya, situasi terkini sudah kondusif.
"Soal Minahasa juga sekaligus dibahas, masyarakat sudah kondusif di sana, yang ributkan di medsos ya, nggak ada apa-apa di sana, kalau nggak percaya datang aja ke sana, semuanya sudah kondusif," tuturnya.
Sebelumnya, penolakan itu mencuat kala terjadi keributan di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph pada 6 Februari 2020. Keributan dipicu kesalahpahaman lantaran warga menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan.
Padahal gereja memang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, saat itu, sejumlah massa yang menolak renovasi mendatangi gereja dan melakukan protes keras.
Rupanya, sebelumnya gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan Aliansi Peduli Karimun (APK). Mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini.
"(APK) menolak IMB itu dan menuntut supaya Pak Bupati mencabut IMB. IMB itu kan sudah keluar tiga bulan lalu. permohonannya sudah dari delapan tahun. Setelah IMB keluar, ada pihak masyarakat yang tidak sepakat dilakukan renovasi total di situ. Karena keluar dari pelabuhan itu kan nampak gereja itu, jadi dianggap mengubah ikon," kata Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto saat dihubungi, Kamis (6/2).(dtc)