20 Oktober 2025 - 19:06:49 WIB | Dibaca: 2153x

Medan (Sioge) - Bagaimana ini? Pembangunan kolam retensi berbiaya miliaran rupiah sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan terkesan sia-sia saja sebab Kota Medan belum terbebas dari banjir. Parahnya lagi, banjir di Kota Medan seperti tak terbendung lagi, seperti terjadi pada, pekan lalu.

Hal ini harusnya menjadi perhatian tim pengawasan Kota Medan termasuk kejaksaan dan aparat yang berwenang. Sudahkah di cek pembangunan kolam resistensi itu, atau dibiarkan saja menjadi sarana korupsi segelintir orang?

Direktur MATA Pelayanan Publik, Abyadi Siregar saat diwawancarai, Senin (20/10) via selualarnya menyampaikan, banjir di Kota Medan tetap terjadi meskipun sudah ada kolam retensi yang dibangun di lahan USU. Ternyata di jalan seputar USU juga terjadi banjir yang luar biasa.

Hal itu menunjukkan kegagalan pembangunan atau ada sesuatu yang tidak benar. Karena sejatinya kolam resistensi itu dibuat untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Medan. ”Bagaimana pertanggungjawaban atas dibuatnya kolam resistensi itu. Sementara uang sudah banyak dikeluarkan namun manfaatnya tidak ada sesuai dengan fungsinya untuk mengatasi banjir di Kota Medan,” ujar Abyadi lagi.

Disebutkannya, proyek Kolam resistensi itu tidak difikirkan sejak awal sehingga tidak ada dampak positif yang ditimbulkannya. Harusnya, sebutnya ada kemanfaatan kolam resistensi itu setelah dibangun.

“Kesannya pembangunan itu hanya buang uang. Makanya justru saya duga itu penghamburan uang dan arahnya ke korupsi,” ujarnya lagi. Ditegaskannya lagi, aparat hukum yaitu Kejaksaaan dan Kepolisian harusnya segera masuk menyelidiki pembangunan itu. Kenapa tidak dikaji dari awal dan akhirnya pembangunannya tidak memiliki manfaat.

“Intinya, saya melihat proyek itu asal-asalan dan orientasinya bukan untuk kemanfaatan masyarakat banyak, namun supaya ada kerjaan saja,” sebutnya seraya mempertanyakan lokasi kolam resistensi itu ada di tanah USU, bagaimana statusnya.

Ditambahkannya lagi, Pemko Medan harus berani melakukan evaluasi total atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pengendalian banjir itu. Transparansi data, koordinasi lintas lembaga dan partisipasi publik menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan warga bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat nyata.

"Dalam konteks pembangunan kolam retensi yang sudah selesai dikerjakan, sudah seharusnya dilakukan audit menyeluruh termasuk audit investigative baik anggaran dan hasil pekerjaan. Meski Pemko Medan telah membangun kolam retensi dengan total anggaran yang sangat besar, namun fakta bahwa banjir masih tetap melanda termasuk di sekitar dimana kolam retensi dibangun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata air," pungkasnya. (*)