01 September 2026 - 19:29:39 WIB | Dibaca: 2122x

Medan (Sioge) - Anggota DPRD Medan Fraksi PDIP Paul Mei Anton Simanjuntak, SH  memprotes langsung kepada Wali Kota Rico Waas soal keengganan perwakilan OPD  datang jika diundang pada kegiatan reses maupun Sosialisasi Perda (Sosper). Padahal kedua kegiatan tersebut membantu tugas pemko mendengar aspirasi masyarakat sehingga keluhan masyarakat sehingga pemko mengetahui apa yang perlu dibenahi.

Kritisi itu disampaikan Paul Simanjuntak ketika paripurna laporan reses V masa sidang tahun 2025-2026, Senin (31/8/2026).  " Izin interupsi pimpinan, saya mempertanyakan kepada bapak wali kota, kenapa OPD tidak mau hadir ketika anggota DPRD Medan melaksanakan reses maupun Sosper terlebih Dinas Sosial. Padahal banyak masyarakat yang belum mengetahui soal Desil sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial. Kemudian setiap Musrenbang dari tingkat kecamatan sampai pemko, usulan tidak pernah direalisasikan sehingga menimbulkan pertanyaan masyarakat, jadi kami yang malu," ucap Paul tegas. Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen yang memimpin paripurna mengatakan, usulan akan ditampung. 

Kepada wartawan, Paul Simanjuntak mengungkapkan, Sosper maupun reses adalah bagian visi dan misi Pemko Medan, DPRD Medan yang ikut membantu menyosialisasikan. Seharusnya pemko  lebih antusias mendampingi dewan. Malah justru pihak pemko yang dianggap enggan mendampingi dewan, yang hadir justru kebanyakan camat, Lurah bahkan Kepling.

"Terlebih ada persoalan lebih teknis, dewan tidak bisa menjawab, tapi pihak berkompeten seperti pemko tidak hadir membuat masyarakat kesal dan kecewa dan cenderung menyalahkan dewan. Padahal kami membantu tugas pemko, kami yang memfasilitasi, pihak OPD tinggal datang. Undangan kami sampaikan ke wali kota, tapi mereka tidak hadir diperintahkan wali kota," ucapnya.

Wali Kota Medan Rico Waas kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan meminta seluruh OPD di lingkungan pemko meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Kota Medan. Hal ini menyusul adanya keluhan anggota dewan terkait sulitnya berkomunikasi dengan sejumlah OPD.
Rico mengatakan, OPD harus lebih responsif dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, termasuk hasil reses dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Makanya saya bilang tadi, bagaimana lebih responsif lagi. Kita mengoneksikannya, saya kembali mengingatkan bagian umum, masalah surat-menyuratnya," ujar Rico Waas.

Menurutnya, keberadaan OPD bukan hanya untuk menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif dapat dikawal hingga ditindaklanjuti. "Kami mengharapkan rekan-rekan OPD bisa mendampingi terus, karena memang fungsinya adalah bagaimana mengawal seluruh kebijakannya. Kami ingin terus mendengar," katanya.

Rico menegaskan, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat melalui laporan reses sebenarnya dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses yang panjang. Terutama persoalan pelayanan publik yang bersifat langsung.
Ia mencontohkan persoalan administrasi kependudukan seperti KTP,  persoalan utang, hingga pertanyaan masyarakat mengenai desil dalam data kesejahteraan sosial.

"Ini yang saya sampaikan tadi, laporan reses, mana yang bisa dikerjakan dalam satu sampai dua minggu ini, bisa dikerjakan langsung, terutama pelayanannya. Ada beberapa pelayanan, seperti permasalahan KTP, permasalahan utang, bertanya tentang masalah desil. Saya rasa bisa dikerjakan secara langsung," ujarnya.

Namun, Rico Waas mengakui penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih baik dan lengkap antarlembaga.
Terkait keluhan anggota DPRD yang menyebut komunikasi dengan OPD masih sulit, Rico meminta jajarannya meningkatkan intensitas komunikasi dengan anggota dewan.
"Ya, harus kita ajari OPD-nya sama rekan-rekan bagaimana berkomunikasi lebih intens. Masa rekan-rekan dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik," katanya.

Selain persoalan komunikasi, Rico juga menyoroti tindak lanjut hasil Musrenbang. Ia menilai setiap hasil perencanaan pembangunan yang telah disepakati harus mendapat perhatian dan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait. Menurutnya, kinerja OPD akan menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu menangkap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
"Kinerjanya harus tinggi terlebih dahulu. Kalau tidak tinggi kinerjanya, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat," tegasnya.

Rico menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan. Aspirasi tersebut, kata dia, harus diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Kan itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif," tegasnya. (*)