15 September 2026 - 23:32:08 WIB | Dibaca: 2120x

Medan (Sioge) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan H Iswanda Ramli SE memberikan kritikan dan sejumlah catatan penting dalam Perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2026. Iswanda Ramli mengingatkan, perubahan bukan hanya diatas kertas tetapi harus diikuti strategi  yang inovatif dan realistis serta pengawasan yang ketat.

Hal itu disampaikan Iswanda Ramli SE (foto) dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.

Masih dalam pemandangan umumnya, Menurut Iswanda Ramli ditengah potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Tentu kata Nanda sapaan akrab Iswanda Ramli itu, harus melalui perbaikan pelayanan dan perluasan basis wajib pajak. 

Sembari Nanda mengingatkan, agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.

Dalam hal itu Ramli sepakat dan mengatakan perubahan adalah merupakan cerminan komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Masih dalam pemandangan umumnya, Iswanda Ramli menyebut Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemko Medan yang fokus pada sektor-sektorul utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. 

Untuk itu, Fraksi Demokrat menyoroti akan perlunya Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Pemantapan program layanan publik yang bersifat Inklusif dan berkeadilan. Serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.

Seiring dengan itu, lanjut Nanda, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat pun menyampaikan sejumlah catatan untuk yakni kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dilanjutkan Ramli, selain catatan umum di atas, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari Pemko Medan. Seperti di Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran di Perubahan APBD Pemko Medan sebesar 
Rp 1,45 Triliun lebih, bertambah 3,89% dari Rp 1,40 Triliun lebih.

Maka itu lanjut Ramli, dengan bertambahnya anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan prioritas program kegiatan dan target kinerja untuk Tahun 2026 hingga tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas seperti yang terdapat pada RPJMD Kota Medan.

Kemudian untuk Dinas Kesehatan
Belanja Dinas kesehatan dalam APBD perubahan Tahun 2025 dianggarkan sebesar rp 1,02 triliyun lebih, Mengalami penurunan 1,88% dari rp 1,22 triliyun lebih. Fraksi Demokrat meminta pemerintah tetap menjaga program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Sama halnya dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas sosial. Fraksi Demokrat mendorong agar APBD Perubahan benar-benar
Memberikan ruang untuk Bantuan sosial yang tepat sasaran dan
Terintegrasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan ibu dan
Anak, serta pemberdayaan difabel. Penanggulangan masalah kemiskinan dan Pengangguran berbasis data riil. 

Untuk itu, Ramli kembali mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel, khususnya untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. 

Dengan dilakukannya perubahan komposisi belanja daerah hendaknya benar - benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi. Mengenai penerimaan pembiayaan dan proyeksi Silpa. Fraksi
Partai Demokrat meminta agar sisa anggaran dikelola secara cermat sehingga tidak ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal. (*)