25 September 2019 - 18:43:26 WIB | Dibaca: 3394x

Jakarta (SIOGE) - Sejumlah pabrik karet di Sumatera Selatan terpaksa memangkas jam kerja karena kekurangan pasokan bahan baku dari petani. Langkah ini telah diambil beberapa bulan belakangan.
Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Provinsi Sumsel Nur Ahmadi mengatakan umumnya pabrik-pabrik karet memberlakukan tiga shift kerja masing-masing delapan jam dalam satu hari. 
Kini, pabrik-pabrik itu hanya memberlakukan satu-dua shift per hari karena volume bahan baku susut. 
"Saat ini, petani malas nyadap (memanen) getah karena harga sangat murah. Belum lagi, mereka juga dihadapkan dengan persoalan wabah gugur daun, yang mana produksi getah jauh menurun," ujarnya, mengutip Antara, Rabu (25/9). 
Lebih lanjut Nur Ahmadi menuturkan kondisi ini membuat pengusaha karet kesulitan, mengingat ekspor karet dalam bentuk SIR10 dan SIR20 diterapkan ketentuan minimal volume. 
"Ya, saat ini bisa dikatakan pengusaha itu hanya bertahan. Tetapi, belum bisa dikatakan bangkrut," terang dia. 
Karenanya, ia berharap pemerintah dapat menempuh langkah konkret untuk mengatasi persoalan harga murah yang sudah terjadi sejak 2013 silam. 
Pada tahun ini, harga rata-rata karet masih di bawah standar, yaitu US$1,3 fob/kilogram. Di tingkat petani, harganya cuma Rp5.000-Rp7.000 per kg, dan di kelompok petani Rp8.000-Rp9.000 per kg. 
Ekspor Turun 
Sampai Mei 2019, ekspor karet dari Sumsel turun 22 persen. Penurunan produksinya sendiri mencapai 40 persen menjadi 583 ribu ton per kuartal I 2019. Kontras dengan periode 2017-2018, di mana produksi karet setiap kuartal masih berkisar 971 ribu ton. 
"Artinya, dengan pengurangan jam kerja ini, muncul pengangguran yang tidak kentara. Lambat laun pasti akan berpengaruh pada perekonomian," terang Nur Ahmadi. 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel Yunita Sari menuturkan persoalan karet menjadi konsentrasi semua pihak, baik di daerah maupun pemerintahan pusat. 
"Arahnya saat ini bagaimana membangun hilirisasi karet, seperti membangun pabrik ban karena diakui penyerapan tertinggi karet itu untuk pembuatan ban. Sementara, untuk aspal karet hanya sekitar 7 persen, dan permintaannya tidak terus menerus," jelasnya. 
Sembari merealisasikan hilirisasi karet, sambung Yunita, pemerintah akan membenahi tata niaga karet, mengingat terjadi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara sisi hulu (petani) dan sisi hilir.(ant)