10 Januari 2020 - 01:44:27 WIB | Dibaca: 3598x

Humbahas (SIOGE) - Persoalan virus African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, berdampak luas terhadap sendi perekonomian masyarakat, khususnya peternak yang merugi karena ternak babi mati.
Berharap perhatian Pemkab Humbahas atas kerugian yang dialami para peternak. Memberikan solusi untuk meringankan beban mereka.
"Kita berharap ada penjelasan pemerintah atas musibah kematian babi kami. Bagaimana bentuk aksinya, diserahkan saja kepada pemerintah," kata warga Kecamatan Parlilitan, S Sihotang.
Mendengar informasi akan dilakukan pemusnahan ternak babi secara massal, tindakan itu Sihotang menilai itu sesuatu yang luar biasa.
"Meskipun sosialisasi aman memakan daging babi sudah dilaksanakan, untuk tindakan pemusnahan babi massal juga harus disosialisasikan kembali, dengan harapan pemerintah bijak melihat kondisi kami, semisal untuk biaya ganti rugi," katanya.
Pemerintah dan DPRD Humbahas dapat duduk bersama untuk menentukan sikap apa yang boleh diambil dalam meringankan beban para peternak dimaksud. "Ya, sikap yang ril, tentunya. Karena kita tau belum ada vaksin untuk ASF," katanya.
Tak Ada Anggaran
Langkah untuk penanggulangan virus ASF melalui rencana aksi pemusnahan massal ternak babi tidak diplot dalam APBD Humbahas 2020.
"Pengusulan anggaran penanggulangan virus ASF oleh instansi yang bersangkutan tidak tertampung," sebut Kabid Perencanaan Bappeda Humbahas, Martongam Pasaribu, di ruang kerjanya, Kamis 9 Januari 2020.
Dikatakan, pemerintah turut prihatin atas musibah yang dialami masyarakat. Namun dari segi penganggaran untuk penanggulangan virus ASF secara spesifik tidak dituangkan dalam APBD 2020, karena penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) dituangkan pada Juni 2019.
"Pemerintah Humbahas, hanya menampung anggaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Khusus untuk penanggulangan virus ASF tidak tertampung," sebutnya.
Mekanisme perencanaan anggaran untuk penanggulangan dampak virus ASF, dapat saja dilakukan dengan ketentuan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
"Ke depan dilakukan perencanaan anggaran untuk penanggulangan masalah, disesuaikan dengan kebutuhan yang sifatnya insidentil setiap OPD masing-masing. Soal kondisi ini, apakah disebut menjadi bencana nasional, itu berdasarkan pertimbangan dampak sosial yang ditimbulkan," katanya.
Kepala BPBD Humbahas, Tumbur Hutagaol melalui sambuangan telepon selulernya mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tugas yakni mengubur ternak babi yang sudah mati. "Selama ini sudah beberapa kali kita laksanakan," kata dia singkat.
Sebelumnya, Menteri Pertanian melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan RI, Justan Riduan Siahaan menyebut, penyakit yang menyerang ternak babi tidak zoonosis.
"Artinya daging babi aman dimakan manusia, karena tidak menular dari manusia, apabila dimakan," katanya.
Untuk mengurangi dampak kerugian terhadap ekonomi peternak, dia menyebut semua pihak berperan aktif, karena masyarakat itu sendiri yang menyelamatkan melalui sosialisasi.
Disoal tentang program dan rencana aksi oleh kabupaten kota yang terkena dampak virus ASF, disebut sebagai bencana nasional.
"Untuk usulan menjadi bencana, itu bukan urusan kita, urusan kita adalah budidaya dan kesehatan. Soal bencana itu urusan BPBD yang nantinya diusulkan bupati, provinsi atau BNPB," jelasnya.(tgr)